PKB Sulsel Segarkan Lembaga Pemenangan

Ketua LPP PKB, Abd Rahman (paling kiri) dalam suatu acara konsolidasi partai di Makassar. | IST

Ketua LPP PKB, Abd Rahman (paling kiri) dalam suatu acara konsolidasi partai di Makassar. | IST

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel, melakukan penyegaran terhadap Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten-Kota. Hal ini dilakukan dalam menyiapkan “barisan perang” PKB menghadapi sejumlah even politik temasuk perhelatan pilkada 2018 dan pemilu serentak 2019.

Ketua LPP PKB Sulsel, Abd Rahman menyampaikan, LPP PKB bersama pengurus PKB disemua tingkatan akan menjadi mesin politik yang diharapkan bisa semakin mendorong suara PKB berlipat secara signifikan.

“Ini dilakukan agar mesin partai dan seluruh kader bisa aktif untuk mendongkrak suara PKB. Kami punya target besar dalam memenangkan pemilu 2019,” ujar Rahman, pria kelahiran Bone ini.

Untuk itu, lanjutnya, LPP PKB Sulsel sedang mematangkan organisasi dan menyiapkan desain pelaksana strategi untuk memenuhi target partai, dengan segera menjalin komunikasi dengan bebagai pihak.

Hal terpenting lainnya yang harus dilakukan kader PKB adalah turun ke bawah (turba) kepada masyarakat, juga penguatan dalam segala hal, termasuk branding partai di media sosial.

“Baik juga jika mempersiapan segala hal terkait pilkada dan pemilu dilakukan jauh-jauh hari, ketimbang terburu-buru ketika saatnya pemilu atau even politik nanti,” tandasnya.

(rls/chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

selebriti, ariel tattum, foto hot ariel tatum, ariel tatum hot, video mesum ariel tatum

Si Seksi Ariel Tatum Menjomblo

ARTIS seksi Ariel Tatum kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini adalah terkait kabar putusnya kasih asmara dengan pesepakbola Ryuji Utomo. …
Revisi Undang Undang pilkada, uu pilkada, revisi uu, uu pilkada tuntas, dpr ri, pembahasan revisi uu pilkada, mendagri, tjahjo kumolo

Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Perda Ormas

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai daerah perlu membuat peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang …