Pilkada Jakarta, Tim Anies-Sandi: Makin Brutal!

Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI bersuara keras terkait adanya aksi bagi-bagi sembako dan sapi di Kepulauan Seribu, jelang Pilgub DKI Jakarta putaran kedua.

Bawaslu menyatakan, sejak satu minggu lalu tercatat banyak temuan dan laporan aksi bagi sembako oleh tim pemenangan pasangan Basuki T. Purnama – Djarot Saiful Hidajat (Ahok-Djarot).

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti meminta tim kampanye pasangan nomor urut 2 menghentikan pembagian sembako. Jika dilihat dari rentetan temuan dan laporan, aksi lebih masif memang dari tim pasangan nomor urut 2.

’’Pembagian sembako paling banyak diduga dilakukan pasangan nomor urut 2. Di Pulau Seribu 17 Sapi dan 150 paket sembako diduga dibagikan langsung PDIP,’’ kata Mimah kepada Jawa Pos saat dikonfirmasi kemarin (17/4).

Mimah menekankan, sapi-sapi milik PDIP tidak boleh dibagikan sampai pilgub DKI selesai. Meski kesulitan untuk menelusuri kasus tersebut, bawaslu akan melakukan investigasi untuk mengetahui dalang kasus pembagian sembako.

”Sebab bukan hanya di Kepulauan Seribu. hampir di semua wilayah ada pembagian sembako,” ungkap dia.

Bawaslu hanya bisa mengklarifikasi. Saat diklarifikasi, tim pasangan nomor urut 2 selalu berkilah. Mereka tidak merasa membagi-bagikan sembako.

”Tentu kami juga memberi imbauan kepada tim pemenangan pasangan nomor urut 3,” sambung dia.



loading...

Feeds

selebriti, ariel tattum, foto hot ariel tatum, ariel tatum hot, video mesum ariel tatum

Si Seksi Ariel Tatum Menjomblo

ARTIS seksi Ariel Tatum kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini adalah terkait kabar putusnya kasih asmara dengan pesepakbola Ryuji Utomo. …
Revisi Undang Undang pilkada, uu pilkada, revisi uu, uu pilkada tuntas, dpr ri, pembahasan revisi uu pilkada, mendagri, tjahjo kumolo

Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Perda Ormas

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai daerah perlu membuat peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang …