Irwan Djafar: Perda Bantuan Hukum Dikhususkan bagi Masyarakat Miskin

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR– Anggota Pansus Perda Pelaksanaan Bantuan Hukum yang juga anggota DPRD Makassar Irwan Djafar mengungkapkan penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan(access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

“Dalam UU telah ditegaskan, maka untuk menjamin terlaksananya hak konstitusional warga dibuatlah Perda ini,” ujar Irwan Djafar saat sosialisasi bersama ratusan masyarakat di Hotel Fave, Jalan Pelita Raya, Makassar (15/4/2017).

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2015 ini, lanjut Irwan secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, utamanya untuk warga yang miskin.

“Ini menjadi dasar bagi Pemerintah kota untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Jadi jelas penekanannya, baik itu litigasi, non litigasi hingga pada pembiayaan hukum,” jelas legislator dari Partai Nasdem Makassar ini.

Sosialisasi yang digelar Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Makassar dihadiri ratusan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang profesi. Tampak hadir pula wakil ketua DPRD Makassar, Indira Paramastuti Ilham serta Bagian Hukum Pemkot Makassar.

(chaidir Pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

mudik, jalan rusak, jalur trans sulawesi rusak, trans sulawesi rusak, mudik jalan rusak, jalan rusak ke palopo, mudik 2017

Mudik yang Mengecewakan

SEMINGGU sebelum Lebaran, saya membayangkan jalur mudik trans Sulawesi mulus. Paling tidak tidak ada hambatan berarti. Saya membayangkan, jalur ini …