ANALISIS: 17 Tahun Menanti Provinsi Luwu Raya, Hanya Jadi Jargon Politik

Ilustrasi Pilgub Sulsel 2018

Ilustrasi Pilgub Sulsel 2018

PENANTIAN panjang masyarakat Luwu Raya akan terbentuknya provinsi baru, tampaknya masih harus menunggu lama. Sejak tahun 2000, masyarakat di Tanah Luwu telah menggelorakan pembentukan provinsi, namun hingga saat ini masih sebatas wacana.

Pembentukan provinsi ini hanya memanas dalam setiap perhelatan pemilihan gubernur. Setelah itu redup. Di saat kampanye pilgub, hampir semua kandidat menyuarakan hal yang sama: memperjuangkan terbentukanya Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Luwu Raya.

Setelah lebih 17 tahun menanti, provinsi ini tidak kunjung terealisasi. Berbagai persoalan pun menjadi alasan molornya Provinsi Luwu Raya ini.

Satu-satunya titik cerah, datang dari anggota DPR RI Luthfi Andi Mutty. Anggota Panja Komisi II DPR-RI Fraksi Nasdem ini menjelaskan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menetapkan pemerintah harus menyusun desain besar penataan daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Ia menyebut, PP ini dalam tahap finalisasi antara Pemerintah dan DPR. Desain besar penataan daerah ini berisi tiga hal.

Pertama, pembentukan daerah baru tidak langsung otonom, tetapi melalui masa persiapan selama 2-3 tahun.

Kedua, selama masa persiapan APBD daerah persiapan merupakan bagian dari APBD daerah induk serta daerah yang akan dijadikan daerah otonom harus masuk dalam desain besar penataan daerah.

Posisi saat ini, kata Luthfi, Privinsi Luwu Raya sudah masuk dalam grand scenario Pemerintah Pusat. Paling tidak melewati ambang batas 2025. Untuk wilayah Sulawesi, ada 3 DOB yang akan terbentuk. Yakni, Propinsi Sangihe Talaud di Sulawesi Utara, Propinsi Luwu Raya di Sulsel dan Propinsi Buton Raya di Sulawesi Tenggara.

Menunggu hingga 2025, tentu bukanlah waktu yang pendek. Masih tersisa 8 tahun lagi untuk mewujudkan DOB Provinsi Luwu Raya. Artinya, masyarakat Luwu Raya butuh 25 tahun bersabar menanti pemisahan dari Sulsel.

Padahal, Sulawesi Barat berpisah dengan Sulsel tidak membutuhkan waktu yang lama. Sulbar hanya butuh dorongan dari elite daerah ini, untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa ia sudah siap menjadi DOB.

Berbeda dengan Luwu Raya. Nyaris tidak ada “pejuang” yang mengawal provinsi ini. Empat kepala daerah di Luwu Raya terkesan hanya menanti bola muntah, tanpa mau menjadi pilar terdepan dengan memperjuangkan provinsi ini.

Jika di Sulbar kita kenal ada Adnan Anwar Saleh (kemudian terpilih sebagai gubernur pertama defenitif), yang memasang dada untuk pembentukan Sulbar, di Luwu Raya tidak kita menemukan sosok seperti itu.

Apa yang terjadi dengan Luwu Raya? Sepertinya sulit menjawab pertanyaan ini, sepanjang elite-elite Sulsel juga terdiam. Tidak ada dorongan yang kuat dari daerah ini untuk memperjuangkan Provinsi Luwu Raya.

Padahal, nyaris setiap pemilihan gubernur, suara pembentukan DOB ini terdengar nyaring berbunyi. Akankah pilgub kali ini Luwu Raya mengalami nasib yang sama? Hanya dibunyikan saat hendak berpesta? Setelah pesta berakhir, reduplah suara DOB?

Ini tantangan bagi semua kandidat.

(mal/pojoksulsel)



loading...

Feeds