Setya Novanto Dicekal, DPR Kirim Nota Keberatan ke Jokowi

Setya Novanto

Setya Novanto

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto. DPR pun menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan nota keberatan.

Nota keberatan itu disusun sejumlah fraksi kecuali Demokrat dan Hanura dalam rapat badan muayawarah (Bamus) yang digelar secara mendadak malam tadi. Artinya, sikap DPR terkait hal ini dikeluarkan secara kelembagaan bukan fraksi maupun orang per orang.

Untuk menyampaikan sikapnya, DPR akan mengirimi surat ke Presiden Joko Widodo. “Kesimpulannya kami akan bersurat kepada presiden,” tegas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Adapun di dalam nota keberatan itu disampaikan bahwa tindakan pencekalan kepada Setya Novanto sebagai ketua DPR tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada. Misalnya, secara kelembagaan sesuai UU MD3, UU 17 Tahun 2014, ketua DPR memiliki posisi yang penting di dalam struktur ketatanegaraan.

Kedua, ketua DPR juga menjalankan fungsi-fungsi diplomasi yang masif. Menurut Fahri, ada banyak forum internasional yang sesekali tidak bisa diwakilkan anggota atau pimpinan dewan yang lain.

Dia menuturkan, akhir bulan ini akan ada pertemuan Muslim Information Technology Association (MIFTA), lalu ada pertemuan antara pimpinan parlemen negara-negara industri yang di dalamnya ada Indonesia, Meksiko, dan Australia. “Itu biasanya dihadiri pimpinan dewan. Dengan status cekal ini, maka Pak Novanto tidak bisa pergi,” ucap legislator asal NTB itu.

Ada pula beberapa undangan lainnya dari negara-negara arab. Khususnya Saudi Arabia dan Bahrain, dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Raja Salman ke DPR beberapa waktu lalu. Pencekalan itu katanya ketua DPR tidak bisa melaksanakan tugasnya. “Tetapi juga mencoreng nama Indonesia khususnya DPR dalam kancah diplomasi internasional,” imbuhnya.

Sementara, jikalau alasan pengajuan cekal KPK kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk memudahkan pemeriksaan, menurut Fahri, Novanto sudah cukup kooperatif. “Ketua DPR selama ini adalah orang yang paling kooperatif dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK,” sebutnya.

Surat itu kata Fahri akan disampaikan besok. Adapun tujuan dari nota keberatan itu, DPR minta supaya pencekalan Novanto dicabut. Sebab pencekalan itu bertentangan dengan keputusan MK, hak-hak asasi baik angota maupun pimpinan lembaga negara, dan juga bertentangan dengan UU tentang Keimigrasian, No.6/2011, pasal 6 ayat 1.

“Ya presiden sebagai atasan kemenkumham, ditjen imigrasi memang juga diminta untuk membatalkan surat pencekalan yang sudah keluar,” pintanya.

Namun tak hanya menyampaikan nota keberatan, Bamus juga mengamanahkan kepada pimpinan dewan supaya berkonultasi kepada presiden, terhadap kekuatan atau pelaksanaan fungsi dari kelembagaan-kelembagaan negara yang menjunjung tinggi hukum dan etika kelembagaan negara sesuai dengan ketetapan MPR RI

“Pertama berkirim surat terkait nota keberatan dan kedua berkirim surat terkait rapat konsultasi kepada presiden,” pungkas Fahri.

(dna/JPG)



loading...

Feeds