Polisi Tak Keluarkan Izin Tabligh Akbar HTI di Karebosi Makassar

Kapolrestabes Makassar Kombes Endi Sutendi saat ekspose pengungkapan 152 kasus sepanjang Januari 2017 di Mapolrestabes Makassar, Jumat (3/2/2017). | DOK. POJOKSULSEL

Kapolrestabes Makassar Kombes Endi Sutendi saat ekspose pengungkapan 152 kasus sepanjang Januari 2017 di Mapolrestabes Makassar, Jumat (3/2/2017). | DOK. POJOKSULSEL

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Polrestabes Makassar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan tabligh akbar yang akan digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Lapangan Karebosi pada 16 April 2017.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Endi Sutendi mengatakan, pertimbangan tidak dikeluarkannya izin rencana pelaksanaan tabligh akbar HTI karena alasan keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

“Kami tidak mengeluarkam izin karena dampak keamanan dan ketertiban yang akan ditimbulkan,” kata Kapolrestabes Endi Sutendi, Selasa (11/4/2017).

Sementara, Ketua GP Ansor Sulsel Muh Tonang telah mengeluarkan surat penolakan pelaksanaan Tabligh Akbar HTI di Makassar.

Menurut Muh Tonang, kegiatan yang diselenggarakan HTI di Lapangan Karebosi mendatang dinilai menjadi sebuah gerakan anti-Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

HTI yang rencana kegiatannya mengusung tema Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat, dinilai dapat menjadi perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita telah sama-sama tahu bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa, dan NKRI sudah final,” kata Muh Tonang.

Menurut Muh Tonang, pelaksanaan kegiatan ini hanya bertujuan mengajak dan memprovokasi masyarakat, untuk menolak Pancasila sebagai ideologi Negara.

Karenanya, lewat surat penolakan yang dikeluarkan GP Ansor Sulsel, Muh Tonang mendesak Polri untuk membatalkan rencana kegiatan HTI Sulsel tersebut.

“Konsep khilafah tidak sejalan dengan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 yang telah dirumuskan pendahulu kita,” kata Muh Tonang.

Surat penolakan kegiatan HTI Sulsel juga berisi imbauan kepada anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk bekerjasama dengan TNI dan Polri, dalam mengantisipasi seluruh kegiatan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds