La Nyalla Mattalitti Terpilih Pimpin PP Jawa Timur

La Nyalla Mattalitti. | Dok Pojoksulsel.com

La Nyalla Mattalitti. | Dok Pojoksulsel.com

LA Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Timur periode 2017-2022.

Kepastian itu terungkap dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ketujuh MPW PP Jatim di Hotel Alana Surabaya, Selasa (21/3/2017) siang.

Meski tidak mencalonkan diri, tetapi La Nyalla tak mampu menolak dukungan 38 MPC yang memintanya tetap menjadi ketua MPW PP Jatim.

“Kami meminta La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali memimpin MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Timur,” kata Heriawan, Ketua MPC Kabupaten Pacitan yang ditunjuk mewakili 38 MPC se-Jatim pada sidang pleno.

Pimpinan sidang Wardy Siagian kemudian menunda sidang untuk memberi kesempatan perwakilan Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP Gunung Hutapea mengonfirmasi La Nyalla melalui telepon.

Sebab, La Nyalla tengah mengantar Ketua MPN Japto Soerjosoemarmo ke Bandara Juanda.

“Prinsipnya, beliau berterima kasih pada seluruh MPC selaku utusan seluruh dan beliau bersedia menerima amanah yang diberikan seluruh kader Pemuda Pancasila Jatim,” ujar Gunung.

Selanjutnya, seluruh peserta muswil menyepakati penunjukan Togar M Nero (wakil MPN), Nanang Sugianto (MPC Kab. Jember), Haries Purwoko (MPC Kota Surabaya), dan Ayub Busono (MPC Kota Mojokerto) sebagai formatur yang mendampingi La Nyalla menyusun kepengurusan.

(jos/jpnn/pojoksulsel)



loading...

Feeds

selebriti, ariel tattum, foto hot ariel tatum, ariel tatum hot, video mesum ariel tatum

Si Seksi Ariel Tatum Menjomblo

ARTIS seksi Ariel Tatum kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini adalah terkait kabar putusnya kasih asmara dengan pesepakbola Ryuji Utomo. …
Revisi Undang Undang pilkada, uu pilkada, revisi uu, uu pilkada tuntas, dpr ri, pembahasan revisi uu pilkada, mendagri, tjahjo kumolo

Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Perda Ormas

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai daerah perlu membuat peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang …