Ini Permintaan Wagub ke Balai Besar Karantina Pertanian Sulsel

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang menerima pejabat Balai Besar Karantina Pertanian Sulsel di ruang kerjanya, Selasa (21/3/2017). | POJOKSULSEL - MUH FADLY

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang menerima pejabat Balai Besar Karantina Pertanian Sulsel di ruang kerjanya, Selasa (21/3/2017). | POJOKSULSEL - MUH FADLY

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang minta agar Balai Besar Karantina Pertanian Sulawesi Selatan untuk terus mendorong komuditi baru seperti sarang burung walet. “Kita harus dorong pengembangan komuditi baru seperti sarang burung walet, karena ini masuk dalam komuditas ekspor,” kata Agus ketika menerima pejabat baru dan lama Balai Besar Karantina Pertanian Sulawesi Selatan di ruang kerjanya, Selasa 21/3.

Agus AN juga mengatakan bahwa mengingat prospek ekonomi sarang burung walet cukup menjanjikan serta bernilai ekspor yang tinggi, maka dia menyarankan agar membuat tempat pengembangannya disesuaikan dengan standar sertifikasi.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian yang baru drh. Safri berharap agar di Sulawesi Selatan di bangun rumah sakit hewan yang presentatif, sehingga ada wadah untuk pengobatan dan pemeriksaan hewan, disamping itu juga akan membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, karena Universitas Hasanuddin Makassar saat ini telah membina program studi tentang kesehatan hewan.

(humas pemprov)



loading...

Feeds

selebriti, ariel tattum, foto hot ariel tatum, ariel tatum hot, video mesum ariel tatum

Si Seksi Ariel Tatum Menjomblo

ARTIS seksi Ariel Tatum kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini adalah terkait kabar putusnya kasih asmara dengan pesepakbola Ryuji Utomo. …
Revisi Undang Undang pilkada, uu pilkada, revisi uu, uu pilkada tuntas, dpr ri, pembahasan revisi uu pilkada, mendagri, tjahjo kumolo

Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Perda Ormas

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai daerah perlu membuat peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang …