Gubernur Syahrul Tinjau Pelaksanaan USBN di SMK 8

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di SMK 8 Makassar, Selasa (21/3/2017)

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di SMK 8 Makassar, Selasa (21/3/2017)

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di SMK 8 Makassar, Selasa (21/3/2017)

Perhatian khusus ini diberikan oleh Gubernur Sulsel untuk melihat kesiapan, dan pelaksanaan ujian yang baru pertama kali dilaksanakan di Sulawesi – Selatan.

“Kita berharap ujian ini bisa membiasakan siswa mencari tutorial pembelajaran. Bisa mencari ilmu di internet dan media sosial,” ujar Syahrul YL saat meninjau pelaksanaan ujian.

Sebelumnya, di hari pertama pelaksanaan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-Selatan meninjau tiga sekolah yakni SMAN 2, SMAN 3, dan SMAN 11 Makassar. Pelaksanaan ujian di tiga sekolah ini berjalan lancar walaupun diguyur hujan. Ujian ini sendiri memiliki peranan sentral sebagai penentu kelulusan.

Dalam peninjauan tersebut,  Gubernur Sulsel didampingi Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Devy Khaddafi dan Kepala Biro Aset Pemprov Sulsel Mujiono serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Irman Yasin Limpo.

Sementara itu, sesuai jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) akan digelar serentak bulan April 2017.

(rls/muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds

selebriti, ariel tattum, foto hot ariel tatum, ariel tatum hot, video mesum ariel tatum

Si Seksi Ariel Tatum Menjomblo

ARTIS seksi Ariel Tatum kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini adalah terkait kabar putusnya kasih asmara dengan pesepakbola Ryuji Utomo. …
Revisi Undang Undang pilkada, uu pilkada, revisi uu, uu pilkada tuntas, dpr ri, pembahasan revisi uu pilkada, mendagri, tjahjo kumolo

Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Perda Ormas

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai daerah perlu membuat peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang …