PDIP Sambut Tawaran Koalisi PKS di Pilkada Makassar 2018

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – PDIP menyambut baik komunikasi awal yang dibangun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelang Pilkada Makassar 2018 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris PDI Perjuangan Kota Makassar, Mesakh Reymond Rantepadang.

Meski begitu, dirinya mengaku komunikasi tersebut masih sebatas perbincangan informal.

“Kalau ada partai yang mengajak, kita terbuka, tapi ini kan baru secara informal, belum dilakukan secara resmi melalui komunikasi jalur partai,” ujar Mesakh, Senin (19/3/2017).

Partai berlambang kepala banteng itu juga hingga saat ini tampak mempersiapkan kader internal untuk bertarung di Pilkada Makassar mendatang. Meski begitu, Mesakh belum mau menyebutkan nama-nama kader yang dimaksud.

“Tapi kan, kita dari PDI Perjuangan tetap ada kader internal yang akan kita dorong. Soal siapa kader itu, nanti kita lihat,” singkat Legislator DPRD Makassar ini.

Meski ada beberapa partai yang melakukan komunikasi, tapi Mesakh mengatakan, PDIP memiliki mekanisme untuk mengusung pasangan calon setiap kontestasi pilkada.

“Kita tetap ada tahapan, ada mekanisme yang harus dilalui, mulai pendaftaran dan survei masing – masing pasangan calon,” kata anggota Komisi A DPRD Makassar ini.

Sebelumnya diberitakan, PDIP memberikan tanda jika akan mengusung Danny Pomanto, yang kini menjabat sebagai walikota Makassar, dalam Pilkada Makassar. Tanda itu diberikan saat HUT PDIP yang dihadiri Danny Pomanto.

Meski pihak PDIP mengatakan bahwa mereka tetap harus melalui tahapan seleksi berdasarkan aturan partainya.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

selebriti, ariel tattum, foto hot ariel tatum, ariel tatum hot, video mesum ariel tatum

Si Seksi Ariel Tatum Menjomblo

ARTIS seksi Ariel Tatum kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini adalah terkait kabar putusnya kasih asmara dengan pesepakbola Ryuji Utomo. …
Revisi Undang Undang pilkada, uu pilkada, revisi uu, uu pilkada tuntas, dpr ri, pembahasan revisi uu pilkada, mendagri, tjahjo kumolo

Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Perda Ormas

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai daerah perlu membuat peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang …