DPR Setuju Pusat Pemerintahan Dipindah ke Palangkaraya, Ini Alasannya

Ilustrasi

Ilustrasi

IDE memindahkan ibu kota ke Palangkaraya disambut positif DPR. Mereka menilai Jakarta sudah tak lagi ideal lantaran sederet kompleksitas masalahnya. Mulai dari macet, banjir, hingga tingkat kepadatan penduduknya.

Di sisi lain, Palangkaraya merupakan daerah yang sangat strategis. Menurut Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan, wilayah yang terletak di Kalimantan Tengah itu bukan masuk ring of fire alias tak memiliki gunung berapi aktif. Sehingga, potensi bencana alamnya sangat rendah.

“Bukan daerah gempa juga. Saya kira cocok dijadikan ibu kota negara,” ujar dia kepada JawaPos.com, Senin (20/3/2017).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, kondisi Palangkaraya sangat berbanding terbalik dengan di Jakarta. Kata dia, sebaik apapun Gubernur dalam mengelola Jakarta, tetap saja akan menghadapi fenomena alam yang dahsyat.

Dari aspek geografis, Palangkaraya merupakan hamparan datar boleh dikatakan tanpa gunung dan perbukitan. Dengan demikian sangat ideal untuk dijadikan contoh pengembangan dan penataan ruang.

“Di Palangkaraya negara bisa menjadikan pilot project tata ruang. Tuangkan ide, cita dan gagasan dalam membangun ruang daratan, bawah tanah maupun udara yang akan menjadi blue print sekaligus contoh tata ruang Indonesia,” imbuhnya.

Kemudian dari aspek pertahanan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga memiliki daratan yang sangat luas, sehingga ideal dan bagus sekali untuk menjadi benteng pertahanan.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi. Menurutnya, wacana pemindahan ibu kota bagus untuk mengatasi keruwetan ibu kota Jakarta.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, pemindahan pusat pemerintahan juga akan menghasilkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja.

Dia mengusulkan Jakarta akan dialihkan menjadi pusat perdagangan dan jasa. Sedangkan Palangkarya dijadikan ibu kota. “Dengan demikian, persoalan kemacetan di Jakarta bisa teratasi,” jelasnya.

Menurutnya pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan dan jasa juga sudah banyak dilakukan di negara-negara lain. Seperti Malaysia,

Amerika Serikat, Australia, Jerman. “Usulan Kalimantan Tengah bukan kali ini sekarang tinggal keberanian mengambil keputusan politik saja,” tutupnya.

(cr2/JPG/pojoksulsel)



loading...

Feeds

mudik, jalan rusak, jalur trans sulawesi rusak, trans sulawesi rusak, mudik jalan rusak, jalan rusak ke palopo, mudik 2017

Mudik yang Mengecewakan

SEMINGGU sebelum Lebaran, saya membayangkan jalur mudik trans Sulawesi mulus. Paling tidak tidak ada hambatan berarti. Saya membayangkan, jalur ini …