Serahkan Aset Pemkot Makassar ke PLN, GMTD Mengaku Masih Awam Soal Serah Terima Aset

Pintu gerbang masuk kawasan Tanjung Bunga yang dikelola PT GMTD. | DOK. POJOKSULSEL

Pintu gerbang masuk kawasan Tanjung Bunga yang dikelola PT GMTD. | DOK. POJOKSULSEL

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) mengaku telah menyerahkan sebanyak 2 Hektar lahan milik pemerintah kota (Pemkot) Makassar dalam bentuk hibah kepada Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal itu diungkapkan Manajer Legal PT GMTD, Johni Kuncoro usai melakukan rapat bersama Pansus Fasum-Fasos dan Pemkot Makassar, di ruang Banggar DPRD Makassar, Jumat (17/3/2017) petang.

“Luas lahan yang kita serahkan itu sekitar 2 Ha. Perjanjiannya sendiri saat diserahkan pada PLN, itu berupa tanah hibah,” Ungkap Johni Kuncoro.

Johni mengatakan, meski secara administrasi penyerahan fasum-fasos itu belum dilakukan, tapi dilapangan pihaknya mengaku telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan asas manfaat bagi masyarakat umum. “Secara administrasi itu belum, tapi secara fungsi dilapangan, itu sudah berjalan,” jelasnya.

“Itu (proses administrasi) sambil berjalan. Jadi, sekarang kan asas manfaatnya sudah. Itu (lahan untuk PLN) untuk fasum fasos. Sementara dewan menilai itu belum bermanfaat bagi masyarakat banyak,” tambahnya.

Dewan sendiri pada saat rapat pansus pencarian fasum-fasos, Jumat (17/3/2017) menyatakan bahwa lahan yang diserahkan PT GMTD kepada PLN yang diklaim sebagai fasum-fasos harusnya diserahkan kepada Pemkot Makassar, bukannya diserahkan kepada PLN dengan alasan telah memberikan asas manfaat kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Johni mengaku kalau penyerahan lahan tersebut pada tahun 1998, pihaknya mengaku masih awam terkait aturan serah terima tersebut. Pihaknya menerima baik saran dari Dewan yang menyarankan agar dilakukan penyerahan kembali aset tersebut.

“Saya setuju sekali (penyerahan kembali aset), kami ini sebenarnya, pada tahun 1998 itu, benar-benar awam soal serah terima. Jadi pada saat itu, kan ada Pemkot, Pemprov, mungkin pada saat itu kita bisa ditegur, kalau ada kesalahan, harusnya begitu. Kita anggap bahwa lahan yang diserahkan kepada PLN itu adalah fasum-fasos punya pemerintah juga, kita serahkan dalam bentuk pembangunan gardu induk. Itu memang jelas manfaatnya ada untuk masyarakat dan ada kontribusinya ke GMTD, karena kita bangun perumahan juga,” jelasnya.

“Tapi sudahlah, kita jangan melihat kebelakang lagi, kita harap dewan memfasilitasi, kita mau melihat apa solusinya kedepan,” tambahnya.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Ini Syarat Calon Walikota PPP Parepare

POJOKSULSEL.com, PAREPARE – Ketua Bappilu Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP), Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Salam Latif, mengatakan sejauh …