KPPU dan Kemenkeu Kerja Sama Bidang Perpajakan dan Persaingan Usaha

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Ketua KPPU M Syarkawi Rauf, dan lainnya foto bersama usai penandatanganan kerja sama antara Menkeu dan KPPU, Kamis (2/3/2017).

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Ketua KPPU M Syarkawi Rauf, dan lainnya foto bersama usai penandatanganan kerja sama antara Menkeu dan KPPU, Kamis (2/3/2017).

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan persaingan usaha, Kamis (2/3/2017).

Hadir pada penandatanganan nota kesepahaman, Ketua KPPU, M Syarkawi Rauf, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yang didampingi oleh Para Komisioner KPPU, Suahasil Nazara selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Heru Pambudi selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Charles Pandji Dewanto selaku Sekretaris Jenderal KPPU, serta jajaran pejabat di lingkungan KPPU dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

 

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut sendiri bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang efektif dan berkeadilan melalui penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dengan meningkatkan kerja sama dalam pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan persaingan usaha.

Dengan ruang lingkup berupa, pemanfaatan data dan atau informasi, analisa dan investigasi bersama, serta edukasi, sinkronisasi, dan koordinasi peraturan atau kebijakan, dan bantuan narasumber dan atau ahli.

Kedepannya, Ketua KPPU M Syarkawi Rauf berharap, kesepahaman yang dilakukan antara KPPU dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat diimplementasikan pada kedua belah pihak instansi dalam melakukan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan persaingan usaha, sehingga tercipta iklim perpajakan yang adil dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta dapat diimplementasikan demi kemajuan bangsa Indonesia.

“Dengan penandatanganan ini, KPPU menyambut baik dan sangat senang sekali. Kami harapkan dapat sama-sama dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan Badan Fiskal dapat memerangi kartel importasi terutama pada komoditi pangan di Indonesia”, ungkap Syarkawi.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Henny Handayani

Rakor IYL-Cakka Bahas Dukungan Parpol

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemenangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) yang digelar di Makassar, Senin (20/11/2017) besok, …

Amunisi Baru Prof Andalan Kembali Terbentuk

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, kembali mendapatkan amunisi baru …