Kopel Pertanyakan Independensi Kajari Makassar

ILUSTRASI

ILUSTRASI

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) mempertanyakan acara pelantikan Kajari Makassar yang berdasarkan atas undangan Walikota Makassar, tertanggal 1 Maret 2017, dilantik di Baruga Angin Mammiri Rumah Jabatan Walikota Makassar. Hal tersebut dianggap sebagai keanehan.

“Lembaga yudikatif sebagai instansi vertikal difasilitasi oleh Pemkot Makassar untuk seremoni pelantikan, plus yang mengundang adalah walikota Makassar,” begitu bunyi petikan dalam rilis yang dikirim, Rabu (1/3/2017).

Berdasarkan undangan tersebut, maka anggaran untuk pelantikan pun sudah pasti dari kas Pemkot Makassar. Wakil Direktur KOPEL Indonesia, Herman dalam siaran persnya, mengatakan hal ini tidak dibenarkan.

“Kejaksaan adalah instansi vertikal bukan SKPD Pemkot Makassar, maka anggaran yang melekat pada SKPD Kota Makassar tidak boleh digunakan untuk kejaksaan, kecuali Pemerintah Kota Makassar memberikan hibah melalui Sekretariat Daerah,” jelasnya.

“Apakah dalam hal ini kejaksaan mendapatkan hibah dari pemerintah kota?” lanjutnya mempertanyakan.

“Hampir pasti dalam kasus ini bukan merupakan hibah karena skim hibah harus ada perjanjian hibah antara pemberi dan penerima hibah, baik berupa barang maupun kas tunai” tegas Herman.

Kopel pun menjabarkan sejumlah kemungkinan yang terjadi diantara keduanya. Salah satu diantaranya, adalah kemungkinan pihak kejaksaan “mengemis” kepada Pemerintah Kota Makassar.

Karenanya, Kopel menilai dalam kasus ini, Kejaksaan telah kehilangan independensi dan lebih jauh lagi publik akan semakin tidak percaya pada penegakan hukum. “Bukan tidak mungkin akan terjadi kolusi berupa deal-deal dalam upaya kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan aparat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, semoga hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari” tegasnya.

Untuk memperjelas upaya fasilitasi instansi vertikal ini, KOPEL meminta kepada DPRD Kota Makassar agar Walikota Makassar dipanggil untuk memberi keterangan di hadapan anggota DPRD untuk kasus ini. Ini penting karena akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kota Makassar dalam kaitannya dengan koordinasi antar instansi, khususnya kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di Kota Makassar.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Barcelona Keok, Neymar Tertawa

POJOKSULSEL.com – Akun Twitter resmi Paris Saint-Germain (PSG) menjadi pembicaraan setelah memposting foto Neymar sedang tertawa lepas dalam latihan. Foto …