Dinasti Politik Tidak Bermanfaat bagi Daerah

Ilustrasi pilkada

Ilustrasi pilkada

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Wacth (ICW) mencatat ada 58 praktik dinasti politik yang kini berkembang di Indonesia. Yang paling fenomenal yakni keluarga Atut di Banten.
Hampir semua silsilah keluarga Atut memiliki jabatan strategis di berbagai daerah di provinsi Banten.

“Ini tidak membawa manfaat bagi kemajuan pemerintah daerah. Harus selalu kami ingatkan, politik dinasti taruhannya adalah pemerintah daerah,” kata Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng.

Endi bahkan menyebut, tidak ada suatu daerah di Indonesia yang maju karena politik dinasti. “Karena ini sangat terkait dengan prilaku korupsi,” kata Endi.

Menurut Endi, potensi korupsi muncul karena ruang pengawasan yang hilang. Kepemimpinan antarkeluarga dalam dinasti politik, tutur dia, melonggarkan fungsi pengawasan.

Selain itu, mempertahankan dinasti politik membutuhkan dana yang tidak sedikit. Endi mengatakan uang negara menjadi sasaran untuk mewujudkan dinasti itu. “Dari APBD sampai dana bantuan sosial bisa digunakan,” ucapnya.

Pemerintah telah mengatur pencegahan berdirinya dinasti politik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

UU itu mengatur orang yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah inkumben tidak boleh menjabat, kecuali jeda satu periode.

Namun aturan itu dianulir Mahkamah Konstitusi. Endi menilai keputusan itu harus dihormati karena bersifat tetap dan mengikat. “Tapi, secara substansi, putusan itu merupakan kesalahan besar,” tuturnya.

(tem/pojoksulsel)



loading...

Feeds