APBN Berpotensi Bocor Rp8,7 Triliun, Ini Pengakuan Menkeu

Sri Mulyani

Sri Mulyani

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian/lembaga melakukan evaluasi belanja untuk menekan potensi pemborosan dalam APBN tahun ini. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu telah menemukan potensi pemborosan anggaran hingga Rp 8,7 triliun. Tahun lalu pemborosan belanja mencapai Rp 9,6 triliun. Pemborosan tersebut berasal dari belanja perjalanan dinas, khususnya meeting dan honorarium.

“Saya minta digunakan spending review pelaksanaan anggaran 2017 agar semakin baik. Beberapa langkah simplifikasi dilakukan sehingga tidak membebani dan mengurangi alasan untuk tidak efisien,” katanya dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu meminta setiap K/L menyusun anggaran dengan lebih serius. Sebab, pada tahun anggaran yang lalu, Ditjen Perbendaraan menemukan adanya 20.000 DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) yang direvisi. Di sisi lain, besaran anggaran yang tidak dibelanjakan masing-masing K/L mencapai 5 persen dari pagu. Artinya, penyerapan anggaran rata-rata baru mencapai 95 persen. “Waktu buat perencanaan bagaimana? Apakah sengaja, asal jalan dulu, lalu buat saja yang bagus-bagus supaya Kemenkeu dan Bappenas setuju, lalu direvisi seenaknya,” keluhnya.

Dia menambahkan, bila sejak awal anggaran bisa disusun secara serius dengan potensi pemborosan yang minimal, defisit anggaran yang lebar bisa dihindari. “Penggunaan anggaran yang amburadul mencerminkan negara yang amburadul. Kita tidak ingin Indonesia dianggap negara yang tidak serius diurus,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah kembali mengingatkan para wajib pajak (WP) untuk mengikuti program pengampunan pajak.

Dalam acara sosialisasi yang dihadiri 12 ribu pengusaha tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, setelah delapan bulan program itu berlangsung, perolehan uang tebusan sudah mencapai Rp 112 triliun. Deklarasi harta mencapai Rp 4.413 triliun.

Setelah tax amnesty berakhir, pihaknya menyiapkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kerahasiaan Bank. Perppu tersebut memungkinkan pembukaan data nasabah yang diduga melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. Perppu itu juga merupakan bagian dari kesepakatan sejumlah negara terhadap rencana otomatisasi keterbukaan informasi atau AEOI (auto­matic exchange of information).

”Sebentar lagi saya akan keluarkan perppu ini. Kalau lewat undang-undang, terlalu lama. Ini harus dikeluarkan. Kalau tidak, bisa di­kucilkan kita, dianggap negara tidak kredibel, kita tidak mau itu. Ini efektif Juni 2018. Artinya, Juni tahun depan, siapa pun tidak bisa lagi menyembunyikan hartanya di dalam dan di luar negeri. Tidak bisa lagi menghindari pajak di dunia mana pun,” bebernya.

(ken/c16/sof/jpg/pojoksulsel)



loading...

Feeds

pilgub sulsel, pilgub sulsel 2018, nurdin halid, nh pilgub sulsel, pilgub sulsel nh, pilgub sulsel na, nurdin abdullah, pilgub sulsel nurdin abdullah, jk nurdin, opini, opini jk nurdin

Pak JK Pasti Mendukung Nurdin

TIBA-tiba viral di media sosial, foto-foto pertemuan empat sosok penting Sulsel. Foto pertama, foto dimana Pak JK tampak duduk di …