Kepmi Bone: 3 Tahun Bupati dan Wakil Bupati, Mana Janji 5.000 Lapangan Kerja?

Ketua Umum DPP Kepmi Bone Justang

Ketua Umum DPP Kepmi Bone Justang

POJOKSULSEL.com, BONE – Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (Kepmi Bone) mempertanyakan kinerja tiga tahun perjalanan kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi dan Ambbo Dalle.

Menurut Ketua Umum DPP Kepmi Bone Justang, kepada pojoksusel.com, Sabtu (25/2/2017), menilai realisasi dari program kerja pasangan Tafa’dal itu belum berjalan sesuai dengan visi dan misinya.

Sebagaimana diketahui, kata Justang, bersama Andi Fahsar M Padjalangi dan Ambo Dalle telah sepakat dan berjanji di hadapan masyarakat Bone akan merealisasikan 4 poin program kerja utamanya setelah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone

“Maka dari itu Kepmi Bone mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini bupati dan wakil bupati yang belum mampu mewujudkan atau merealisasikan program kerjanya,” kata Justang.

Utamanya, menurut Justang, belum ada yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atas realisasi dari janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Bone hari ini

“Salah satunya yaitu menyediakan 5.000 ribu lapangan kerja sampai saat ini belum ada bukti rill yang mampu dijadikan sebagai tolak ukur atas terealisasinya. Selain itu bupati dan wakil bupati bone berjanji akan mensejahterakan honorer namun belum ada indikator yang bisah dijadikan ukuran bahwa honorer sudah disejahterakan,” tuturnya.

Sementara, lajut dia, bahwa honerer masih jauh dari kata sejahtera. Kata Justang, Hal lain yang dinantikan masyarakat Bone atas realisasi janji politiknya yaitu pemekaran Bone Selatan yang belum terealisasi sampai saat ini.

“Berangkat dari hal di atas maka Kepmi Bone mempertanyakan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bone karena apa yang telah dijanjikan dan ditandatangani dalam bentuk kontrak politik merupakan hal wajib bagi bupati Bone dan wakilnya untuk merealisasikanya,” paparnya.

“Tidak ada alasan bagi pemerintah hari ini untuk tidak meralisasikan kontrak politiknya karena undang- undang telah meberikan kewenangan bagi pemerintah untuk merealisasikan kontrak politiknya,” tegas Ketua Kepmi Bone itu memaparkan.

(jumardi ramling/pojoksulsel)



loading...

Feeds