Ranperda Pengelolaan Parkir Bersoal, Ini Kendalanya

Parkir kendaraan di sekitar Kantor Balaikota Makassar. | POJOKSULSEL - ISLAMUDDIN DINI

Parkir kendaraan di sekitar Kantor Balaikota Makassar. | POJOKSULSEL - ISLAMUDDIN DINI

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar menggelar rapat kerja pembentukan peraturan daerah (Perda) mengenai pengelolaan parkir dalam kota Makassar, bersama perusahaan daerah (PD Parkir) Makassar, di ruang rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Kamis (23/2/2017).

Rapat yang digelar dengan agenda pembahasan gambaran umum tersebut masih mengalami sejumlah kendala dalam pembahasannya, utamanya pada poin apakah ranperda tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Kita masih berbicara pada sistem yang akan digunakan dalam perda tersebut nantinya. Yang kita cermati, bahwa jika opsi A (memberi kewenangan kepada PD Parkir untuk mengelola seluruh perparkiran di kota Makassar tanpa dibatasi) kita pilih, apakah itu melanggar UU diatasnya atau tidak. Nah inilah yang menjadi perdebatan yang alot saat rapat tadi,” ungkap Anggota Komisi C, Irwan Djafar, Rabu (23/2/2017).

Irwan juga mengatakan terlepas dari perdebatan dalam rapat kerja tersebut, semangat dari perda pengelolaan parkir tersebut adalah pengelolaan parkir yang lebih menekankan pelayanan dan keamanan selain juga agar semua dapat dikelola dibawah naungan PD Parkir.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Makassar menjelaskan hal tersebut. Bahwa dewan harusnya memanggil beberapa dinas terkait yang juga bersentuhan dengan sejumlah aturan di dalam peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.

“Kenapa, karena ranperda ini bertentangan dengan aturan diatasnya, sementara disisi lain juga ada perda juga yang belum ada aturannya diatasnya. Landasan berpikirnya berkaitan dengan PP 79 tahun 2013 itu berdasarkan dari PP 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. PP ini hanya mengakomodir diluar ruang milik jalan tidak mengakomodir tepi jalan. ini lah saya katakan bertentangan PP 79 thun 2013.

Meski begitu Ia mengapresiasi semangat yang ditunjukkan PD Parkir untuk mengelola perparkiran di kota Makassar. “Saya mengapresiasi PD parkir karena begitu semangat untuk mengelola parkir, tetapi di dalam perda pendiriannya, PD Parkir itu di beri kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain atau pihak ketiga, baik mall dan sebagainya,” jelasnya.

Karenanya Kabag Hukum Pemkot menyarankan kepada Dewan agar kedepan mengundang beberapa stakeholder yang terkait yaitu Dinas Perhubungan kota Makassar.

“Karena di dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dikatakan bahwa pemberian izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir itu adalah kewenangan urusan pemda dibidang perhubungan, jadi otomatis ini adalah kewenangan Dishub.

Sekedar diketahui, landasan berpikir dari ranperda yang diajukan Pemkot Makassar dalam hal ini PD Parkir adalah terkait peningkatan pelayanan dan keamanan pengelolaan parkir sepenuhnya dikelola oleh PD Parkir selain juga karena Perda yang ada sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada di PD Parkir saat ini.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Barcelona Keok, Neymar Tertawa

POJOKSULSEL.com – Akun Twitter resmi Paris Saint-Germain (PSG) menjadi pembicaraan setelah memposting foto Neymar sedang tertawa lepas dalam latihan. Foto …