Serikat Buruh Geruduk Kantor DPRD Makassar, Ini Tuntutannya

Eksekutif Kota Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia Konfederasi Serikat Nusantara (EKSOT-FSPBI-KSN) mendatangi Kantor DPRD Makassar, Kamis (23/2/2017) petang.

Eksekutif Kota Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia Konfederasi Serikat Nusantara (EKSOT-FSPBI-KSN) mendatangi Kantor DPRD Makassar, Kamis (23/2/2017) petang.

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Eksekutif Kota Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia Konfederasi Serikat Nusantara (EKSOT-FSPBI-KSN) mendatangi Kantor DPRD Makassar, Kamis (23/2/2017) petang.

Hal itu dilakukan menyusul tindakan sewenang-wenang PT Indoprima Multi Plasindo yang sudah selama 4 bulan belum mendapat titik terang dalam menyelesaikan perselisihan. Pihak perusahaan dianggap tidak mengindahkan anjuran dari Disnaker Kota makassar Nomor: 560.568/142/Disnaker/II/2017.

Diketahui, beberapa bulan lalu perwakilan pihak buruh telah melakukan dengar pendapat bersama dewan. Hasilnya, dewan bersedia memediasi kedua belah pihak.

Namun, hingga hari ini, sebanyak 17 orang pekerja yang diberhentikan sepihak oleh perusahaan tidak juga mendapat haknya berupa hak-hak normatif seperti BPJS bagi pekerja yang masih aktif, dan pesangon bagi pekerja yang dipecat secara sepihak tersebut.

Karena itu, mengingat kontribusi 17 orang mantan pekerja yang dipecat secara sepihak tersebut, pihak buruh meminta kepada Dewan untuk mendesak perusahaan agar mempekerjakan kembali anggotanya tersebut.

Selain tuntutan tersebut, federasi buruh juga menyatakan 10 point pernyataan sikap, sebagai berikut.

1. Tolak Union Busting (pemberangusan serikat)
2. Terapkan normatif di PT IMP secara menyeluruh
3. Perjelas BPJS ketenagakerjaan/kesehatan
4. Pekerjakan kembali karyawan yang di PKH karena tidak sesuai dengan mekanisme dan bertentangan dengan KEP.MEN no 100 tahun 2004 dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 59
5. Bayarkan kelebihan jam kerja selama bekerja di PT IMP (104 jam perbulan) sesuai aturan yang berlaku
6. Bayarkan cuti melahirkan Melisa dan Rukaya sesuai aturan yang berlaku
7. Terapkan struktur dan skala upah berdasarkan PP nomor 78 tahun 2005 tentang pengupahan (masa kerja) pasal 14 ayat 1 dan 2.
8. Berikan hak atas cuti tahunan karyawan berdasarkan UU no 13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2
9. Terapkan jam kerja di PT IMP
10. Realisasikan anjuran Disnaker Makassar Nomor: 560.568/142/Disnaker/II/2017.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

mudik, jalan rusak, jalur trans sulawesi rusak, trans sulawesi rusak, mudik jalan rusak, jalan rusak ke palopo, mudik 2017

Mudik yang Mengecewakan

SEMINGGU sebelum Lebaran, saya membayangkan jalur mudik trans Sulawesi mulus. Paling tidak tidak ada hambatan berarti. Saya membayangkan, jalur ini …