DPRD Ajak Warga Makassar Taat Pajak

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Amar Busthanul dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Makassar, Irwan Adnan serta akademisi Universitas Hasanuddin, Dr Sakka Pati dalam diskusi pajak

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Amar Busthanul dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Makassar, Irwan Adnan serta akademisi Universitas Hasanuddin, Dr Sakka Pati dalam diskusi pajak

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik dengan tema Optimalisasi Pajak Daerah, Wujudkan Makassar Kota Dunia, di halaman Kantor Gabungan Dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Jalan Urip Soemohardjo, Kamis (23/2/2017).

Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi B DPRD Makassar, Amar Busthanul dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Makassar, Irwan Adnan serta akademisi Universitas Hasanuddin, Dr Sakka Pati.

Amar Busthanul dalam kesempatannya mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban dan tanggung jawab seluruh elemem masyarakat, khususnya masyarakat kota makassar. Karenanya, dia mengharapkan kesadaran dari masyarakat untuk sama-sama sadar dan taat pajak. “Karena pajak merupakan tanggung jawab bersama, karenanya penting kesadaran akan pajak ini muncul dari dalam diri masyarakat,” ujar Amar dihadapan masyarakat dan tamu undangan.

Selain itu, Politisi Gerindra ini juga mengatakan segala kendala yang dialami pemerintah kota makassar, khususnya Bapeda, dengan sendirinya akan terminimalisir jika seluruh pihak paham dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat yang berkewajiban menyetorkan pajaknya untuk pembangunan kota.

“Memang banyak kendala, tidak kita pungkiri itu. Karenanya salah satu langkah sosialisasi kita adalah dengan kegiatan seperti ini, tentunya tidak luput juga dari peran serta aktif dari masyarakat,” tambah Amar.

Sementara itu, Kepala Bapeda Makassar, Irwan Adnan memaparkan, sumber pendapatan terbesar itu masih didonimasi dari tiga sektor usaha, yaitu pajak restoran, perhotelan serta dari sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Meski begitu, masih saja ada kendala dari para wajib pajak yang kerap enggan menginformasikan transaksi atau jumlah pajak yang dipungut dari pelanggan mereka, utamanya untuk resto dan hotel yang pajaknya sebesar 10 persen perbulan,” jelas Irwan.

Akademisi Unhas Sakka Pati mengungkap, bahwa memang dalam kondisi masyarakat masih sering didapati kondisi seperti tersebut diatas. Kesadaran dari masyarakat bahwa pajak harus dipahami dari sisi ekonomi dan hukum, “Sebagai warga, sebagai masyarakat, kita harus sadar bahwa memang secara ekonomi dan hukum, peruntukan pajak tersebut memang untuk kepentingan bersama dan kewajiban kita sebagai warga negara,” paparnya.

“Terkadang diperlukan usaha ekstra dalam mencanangkan target yang telah ditetapkan.  Sosialisasi seperti ini saya kira adalah salah satu caranya. Intinya seluruh pihak sadar, dan menjalankan kewajibannya, baik itu masyarakat begitu juga dengan pemerintah,” tambahnya.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

mudik, jalan rusak, jalur trans sulawesi rusak, trans sulawesi rusak, mudik jalan rusak, jalan rusak ke palopo, mudik 2017

Mudik yang Mengecewakan

SEMINGGU sebelum Lebaran, saya membayangkan jalur mudik trans Sulawesi mulus. Paling tidak tidak ada hambatan berarti. Saya membayangkan, jalur ini …