Dewan Minta Pemkot Makassar Tindak Tegas Pengusaha Restoran yang Tak Punya IPAL

DPRD Makassar

DPRD Makassar

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menghimbau Persolan pelanggaran banyaknya restoran dan perhotelan yang tidak mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL) harus ditindak lanjuti jika ada laporan.

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Syarifuddin Badollahi mengatakan, masyarakat yang tinggal di sekitar Restoran dan kawasan hotel yang tidak memperhatikan limbahnya yang dapat mencemari lingkungan dan juga membuat tidak nyaman kehidupan sehari-hari. Sebab air limbah yang terbuang tanpa proses netralisir terlebih dahulu, langsung meresap ke sumur warga akibat terganggu akibat limbah tersebut.

Legislator Fraksi Demokrat ini juga mengatakan sesuai dengan aturan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak mungkin keluar jika Izin Amdal, pengolahan IPAL belum keluar. Sebab dasar dalam membangun sebuah usaha harus berdasarkan dan memenuhi syarat izin Pengelolaan IPAL untuk diselesaikan.

“Masalah besar jika ada lima usaha restoran ataupun hotel yang beroperasi namun izin AMDAL atau IPALnya tidak ada ataupun belum keluar atau masih proses usaha ini menyalahi aturan. Karena kita di komisi C tidak menerima mentah- mentah, maka akan disesuaikan dengan yang dilapangan,” tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/2/2017).

Sementara anggota Komisi C, Irwan ST mengatakan, saat ini banyak hotel restoran atau perusahan sebenarnya mengantongi bahkan semuanya lengkap dengan Izin-izinnya, hanya saja pelaksaanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh dinas.

“Kami sudah upayakan, pembongkaran yang tidak sesuai dengan berkas, hal seperti ini tidak dapat dibiarkan, mereka pasti berkelak jika mengatakan mereka tidak punya izin yang mereka langgar itu atas izin yang mereka buat berbeda dilapangan,” jelasnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, masyarakat yang merasa resah akibat banyak usaha retoran ataupun hotel yang tidak punya izin harus segara melaporkan hal tersebut ke pemerintah kota agar segera ditindaki.

“Pembuangan limbahnya kemungkinan besar bocor, jadi wilayah sekitar tercemari, nah masalah ini juga harus ditindaki karena yang dirugikan disini adalah warga,” tutupnya.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds