Menhub Libatkan Unhas Kaji Studi Pembangunan Bandara Bonto Kuni Toraja

Menhub Budi Karya Sumardi saat bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo di Rujab Gubernur, Jumat (17/2/2017) malam tadi. | POJOKSULSEL - MUH FADLY

Menhub Budi Karya Sumardi saat bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo di Rujab Gubernur, Jumat (17/2/2017) malam tadi. | POJOKSULSEL - MUH FADLY

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumardi melaporkan rencana pembangunan Bandara Buntu Kuni Kabupaten Tana Toraja, saat bertemu Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo di Rujab Gubernur, Jumat (17/2/2017) malam tadi.

“Jadi benar saya juga lapor ke Pak Gubernur terkait Bandara Buntu kuni, karena ada alam yang memang harus kita selesaikan dengan teknologi,” kata Budi.

Budi mengatakan, pembangunan Bandara Buntu Kuni Toraja membutuhkan kajian studi paling lama 9 bulan untuk mengkaji penggunaan teknologi yang optimal.

Dalam studi kajian penggunaan teknologi pembangunan Bandara Buntu Kuni, Kemenhub melibatkan akademisi dari 3 kampus di Indonesia di antaranya Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Mulai Senin kita kick off untuk melakukan evaluasi, dan kita akan lakukan sharing hearing bagaimana teknologi yang paling optimal untuk digunakan,” ujar Budi.

Percepatan pembangunan Bandara di Toraja untuk meningkatkan aksebilitas bagi wisatawan lokal, maupun mancanegara untuk menikmati paket wisata Toraja.

Toraja telah diusulkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) oleh Wakio Presiden RI HM Jusuf Kalla dalam rapat terbatas di Istana Wapres pada 1 Februari lalu.

Rapat terbatas itu, selanjutnya ditindak lanjuti dengan pembentukan tim percepatan KSPN Toraja, yang dikoordinir langsung Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds

korupsi, kasus korupsi, bendungan kareloe, korupsi bendungan kareloe, fadli zon, korupsi sulsel

Gerindra Pastikan Gugat RUU Pemilu ke MK

PARTAI Gerindra bakal menggugat persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru disahkan. Syarat …