Kader Parpol Dilarang Jadi Ketua RT/RW, Dewan Makassar Protes

Wakil Ketua Komisi D, Andi Nurman bersama Mario David dan Shinta Mashita Molina menerima aspirasi buruh di ruang aspirasi DPRD Kota Makassar, Kamis (6/10/2016). | DOK. POJOKSULSEL

Wakil Ketua Komisi D, Andi Nurman bersama Mario David dan Shinta Mashita Molina menerima aspirasi buruh di ruang aspirasi DPRD Kota Makassar, Kamis (6/10/2016). | DOK. POJOKSULSEL

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar meminta Walikota Makassar untuk merevisi regulasi terkait pembatasan kader Partai Politik yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua dalam pemilihan RT/RW.

Anggora DPRD Makassar menganggap pembatasan hak politik warga tersebut, merupakan tindakan yang akan mengebiri hak politik semua warga dan bertentangan dengan dua Undang-undang di Indonesia yakni UUD 45 dan UUD Partai Politik (Parpol).

Anggota Komisi D DPRD Makassar, Andi Nurman dengan tegas mengungkapkan bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang Parpol dengan UUD 45 karena telah membatasi hak warga untuk memilih dan dipilih.

“Itu jelas bertolak belakang dengan UUD, dan itu harus direvisi dulu oleh Walikota sebelum melakukan pemilihan,” ungkapnya di DPRD Makassar, Senin (10/1/17).

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Anji Manji

Anji: Saya Bukan Menjual Sensasi

POJOKSULSEL.com – Penyanyi Anji telah mempersiapkan sejumlah karyanya yang akan dirilis pada tahun 2018 mendatang. Salah satunya, dikatakannya, yakni kolaborasi …