Wow… KASN Sebut Dagang Jabatan Marak Terjadi di Daerah

Ilustrasi

Ilustrasi

PRAKTIK menyimpang dalam pengisian jabatan di pemerintah daerah dengan cara mentransaksikannya ternyata tidak hanya terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperlihatkan praktik menyimpang itu jamak terjadi di daerah lalin.

Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan, pihaknya pada tahun 2016 menemukan penyimpangan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pada susunan organisasi tata kerja (SOTK) di beberapa daerah. Antara lain Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna.

“Di tiga daerah itu terjadi pemberhentian dari jabatan terhadap sejumlah pejabat eselon dua,” ujar Sofian di kantor KASN, Pancoran, Jakarta, Jumat (6/1/2016).

Ada juga model praktik menyimpang lainnya terkait pengisian PJT di daerah. Yakni dalam hal mutasi pegawai.

KASN menemukan hal itu terjadi di Kabupaten Tababan dan Kota Balikpapan. “Kita juga sudah meminta pemerintah daerah untuk meminta klarifikasi,” katanya.

Sementara dalam kasus Bupati Klaten Sri Hartini yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofian menuturkan, pemerintah daerah setempat sudah menyampaikan usulan SOTK. Namun KASN belum memberikan rekomendasinya.

“Karena yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Lebih lanjut Sofian mengatakan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah mengamanatkan penerapan sistem merit. Yakni kebijakan dan manajemen SDM aparatur didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

KASN juga ditugaskan mengawasi pelaksanaan tentang pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

(cr2/JPG/pojoksulsel)



loading...

Feeds