WALHI Sulsel Desak KLHK Tangani Kasus Pencemaran Pesisir Bangkala Jeneponto

Kepala Divisi Kampanye dan Advokasi Walhi Sulsel, Muhammad Al Amien. | DOK POJOKSULSEL

Kepala Divisi Kampanye dan Advokasi Walhi Sulsel, Muhammad Al Amien. | DOK POJOKSULSEL

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Kasus keracunan yang menimpa warga desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Jeneponto yg terjadi pada akhir Agustus 2016 lalu, hingga saat ini belum memiliki kejelasan sumber pencemarnya.

Sebelumnya diketahui, setelah mengomsumsi kerang hijau dari pesisir desa Mallasoro, sebanyak 63 warga menderita keracunan dan 4 orang meninggal. BPOM Sulsel bahkan telah mengeluarkan rilis kandungan logam berat zat arsenik dan sianida pada kerang yang dikomsumsi warga.

Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel, pada Jumat (16/12) Tim Komisi VII DPR-RI dan sejumlah direktorat jenderal dari beberapa kementerian telah mengunjungi PLTU Punagaya yang berada Kecamatan Bangkala. Tim tersebut datang untuk melihat kondisi PLTU dan meminta informasi seputar pengelolaan limbah. Ada dugaan pencemaran pesisir Bangkala terjadi dari pengelolaan limbah Industri.

Menanggapi hal tersebut, WALHI Sulsel mendesak Pemerintah agar memberi kepastian sumber pencemaran di pesisir kecamatan Bangkala. Dan segera mengungkap agar ada upaya antisipasi dan pemulihan lingkungan yang konprehensif dilakukan.

“Walhi sudah melakukan investigasi ke lokasi pengambilan kerang di Mallaworo,” ujar Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, Rabu (21/12/2016).

Walhi menilai, hal tersebut mendesak dilakukan agar memberikan kepastian kepada masyarakat yang masih trauma dan takut mengomsumsi hasil laut dari perairan Bangkala.

“Karenanya kami, walhi sulsel mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengambil alih penanganan kasus pencemaran lingkungan dan keracunan warga Mallasoro,” tegas Amin menambahkan.

KLHK menurutnya, harus sesegera mungkin membentuk tim independen yang bertugas melakukan penyelidikan konprehensif di perairan Bangkala serta melakukan audit lingkungan dan Amdal terhadap industri yang berada di sekitar pesisir Bangkala termasuk PLTU Punagaya.

“Selain melakukan investigasi, kami juga sudah menyurat ke BLHD, PPE dan polda sulsel. Tapi hingga saat ini belum ditanggapi,” ungkap Amin.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds