UU ITE Direvisi, Begini Tanggapan ‎Humas Pemkot Parepare

Kabag Humas Pemkot Parepare ‎Amarung Agung Hamka

Kabag Humas Pemkot Parepare ‎Amarung Agung Hamka

UNDANG-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah di revisi telah resmi diberlakukan.

Seperti yang diketahui, tujuan diberlakukannya UU itu untuk membatasi media sosial (medsos) yang akhir-akhir ini sering meresahkan karena menimbulkan gejolak dan masalah melalui isu-isu bersifat negatif yang sulit dibuktikan kebenarannya.

Menanggapi hal itu, Kabag Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Pemerintah Kota Parepare, Amarung Agung Hamka, mengatakan, undang-undang ITE yang baru lebih manusiawi karena di dalamnya memberi ruang kebebasan berpendapat namun ada batasannya.

“Saya melihat dalam UU itu, kebebasan berpendapat dijamin, namun tetap tidak boleh melenceng dan melanggar hak orang lain apalagi menjurus ke arah fitnah dan berperilaku buruk,” kata Amarung Agung Hamka, Selasa (29/11/2016).

Amarung Agung Hamka juga mengatakan, UU ITE lebih menjamin hak-hak warga masyarakat atau netizen. Implikasi hukumnya lebih ringan dibanding sebelumnya.

Di undang-undang itu, kata dia, pemerintah juga wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.

Amarung Agung Hamka pun berharap masyarakat lebih memahami kebebasan mereka dalam mengeluarkan pendapat secara sopan dan santun.

“Serta menikmati (medsos) secara sehat dan tetap terkontrol dengan baik,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui, revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016, dan mulai berlaku 28 November 2016.‎

(sps pemkot parepare/pojoksulsel)



loading...

Feeds