Hati-hati Kalau Tunjangan PNS di Daerah Naik Signifikan, KPK Siap Datang

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu jejak dugaan gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI). Puluhan lokasi diobok-obok penyidik komisi antirasuah untuk mendapatkan barang bukti sumber penghasilan BI.

“Dari 23-25 November (2016, Red), ada sekitar 30 lokasi yang digeledah,” kata Plt Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak kemarin (27/11/2016).

Sayang, dia belum bisa menyebutkan 30 lokasi tersebut. Namun, dia memastikan penggeledahan itu berkaitan erat dengan perkara gratifikasi megaproyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM). Dia meminta wartawan bersabar terkait barang bukti yang diperoleh penyidik di lapangan. “Belum dapat kami sampaikan detailnya,” ujarnya.

Sumber di Pemkot Madiun menjelaskan, penyidik KPK juga mencari keterangan dari bendahara pengeluaran masing-masing satker. Sebab, penyidik tidak hanya memburu honor di setiap kegiatan atau arisan, tapi juga tambahan penghasilan kinerja atau tunjangan kinerja.

“Bendahara diminta membuat surat pernyataan (oleh KPK, Red) terkait aliran dana, diterima siapa, dan atas perintah siapa,” jelasnya.

Sumber tersebut mengungkapkan, tunjangan kinerja naik gila-gilaan tahun ini. Eselon II-A dari Rp 800 ribu menjadi Rp 5 juta dan eselon II-B dari Rp 800 ribu jadi Rp 3,5 juta.”Untuk eselon II-B potongannya Rp 700 ribu, eselon III-A kepala SKPD disunat Rp 500 ribu, khusus Sekda Rp 1 juta perbulan. Kalau ditotal, sekitar Rp 25 jutaan per bulan,” ungkapnya.

Sumber itu menjelaskan, pemotongan sistematis tersebut melibatkan bendahara pengeluaran. Setiap tanggal 10, bendahara memotong jatah tunjangan kinerja atasannya. Besaran duit Rp 500 ribu-Rp 1 juta itu disetor ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).

“Pertanyaan tersebut yang paling banyak ditujukan kepada bendahara pengeluaran tiap SKPD,” ujarnya.

Pemotongan tunjangan kinerja itu sempat akan terhenti pertengahan tahun ini. Sebab, ada kekhawatiran bocor sehingga setoran Juni mundur dua pekan. Namun, oknum pejabat kembali menagih ke masing-masing SKPD. “Seingat saya, hanya satu kali tidak tet tanggal 10,” sebutnya.

Tidak semua kepala SKPD ikhlas tunjangan kinerjanya disunat, tapi mereka tidak berani menolak. Sebab, oknum pejabat berjuluk ‘eselon II-A’ itu kerap menebar ancaman kepada kepala dinas dan pejabat eselon III-A sekelas Kabag, camat, kepala kantor, dan kepala badan. “Instruksi itu disampaikan di ruang 13,” ungkapnya.

Sumber lain menyebutkan, pejabat pemkot yang sudah disambangi KPK memilih jujur soal peran empat oknum pejabat eselon II dan III. Sumber tersebut menyatakan, ’empat sekawan’ merupakan ‘pembisik’ BI. “Mau ngomong apa, adanya juga seperti itu. Data mereka (KPK, Red) juga lengkap, tidak bisa mengelak lagi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Wawali Sugeng Rismiyanto dan Sekda Maidi tutup mulut terkait potongan tunjangan kinerja tersebut. Maidi memilih angkat telepon, lalu memutusnya. Pesan pendek yang dikirim koran ini pun tidak berbalas. Sementara itu, Sugeng memilih me-reject handphone-nya saat dihubungi koran ini. Urusan pesan pendek, Sugeng satu sikap dengan Maidi.

(pra/sat/c5/diq/jpg/pojoksulsel)



loading...

Feeds