Akan Dilengserkan dari Kursi Ketua DPR, Ini yang Dilakukan Akom

Ade Komarudin. Foto: dok jpnn

Ade Komarudin. Foto: dok jpnn

KETUA DPR Ade Komarudin menyatakan telah mendengar keputusan DPP Partai Golkar yang mencopot dirinya dari pucuk pimpinan di parlemen saat ini. Meski sudah mendapat informasi langsung secara lisan, Ade mengaku belum bisa mengambil keputusan. Apakah akan menyetujui atau menolak hasil rapat pleno DPP Golkar itu.

Sikap tersebut diungkapkan Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, menjelang pertemuannya dengan perdana menteri Belanda di gedung DPR, Jakarta, kemarin (23/11).

Akom menyatakan sudah mendengar kabar bahwa DPP Golkar telah menggelar rapat pleno pada 21 November lalu. Namun, dia belum mendapatkan surat resmi atas keputusan pleno yang mencopot dirinya itu. “Nanti saya lihat resminya kayak gimana, nanti saya pelajari, kan gitu,” ujar Akom kepada wartawan.

Politikus senior partai beringin tersebut juga mengakui bahwa perwakilan DPP Golkar, yakni Ketua Harian Nurdin Halid, sudah menemui dirinya. Dari hasil pertemuan itu, Akom menyebut belum bisa memberikan jawaban.

“Saya lebih dulu harus berkonsultasi dengan senior Partai Golkar, berbicara juga dengan keluarga, lalu saya akan salat Istikharah,” ujar wakil ketua Dewan Pembina Partai Golkar tersebut.

Terkait alasan dirinya dicopot, Akom merasa tidak pernah melakukan kesalahan, baik yang fatal ataupun biasa. Sejak masuk menjadi anggota DPR pada 1997 hingga kini, pengabdiannya sebagai politikus adalah komitmen dirinya kepada partai dan negara. Apalagi, lanjut dia, menjadi anggota DPR periode saat ini adalah pengabdiannya yang terakhir sebagai wakil rakyat. “Saya sudah sampaikan ke konstituen di Bekasi, 2019 saya tidak mencalonkan lagi, jadi plong,” ucapnya.

Terpisah, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung berharap rencana mengembalikan Setya Novanto (Setnov) ke kursi ketua DPR tidak menjadi awal konflik baru. Atas hal tersebut, dia mengingatkan DPP agar juga melibatkan para senior partai sebelum benar-benar mengeksekusi keputusan rapat pleno DPP itu.

Bukan hanya senior partai yang ada di dewan pembina, menurut Akbar, mereka yang duduk di dewan pertimbangan maupun dewan penasihat juga perlu dimintai saran. “Keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR, menurut saya, seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP,” tutur wakil ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar tersebut.

Akbar menegaskan, kesepakatan penuh para stakeholder Golkar itu penting guna menghindari efek negatif keputusan yang diambil. “Kalau tidak ada kesepakatan, bisa menimbulkan masalah dan konflik baru,” terang mantan ketua DPR tersebut.

Padahal, lanjut Akbar, Golkar saat ini menghadapi sejumlah agenda politik penting. Mulai pilkada serentak 2017 hingga Pemilu 2019. “Karena itu, soliditas internal harus tetap dijaga dengan baik,” imbuh dia.

(bay/c9/fat/jpg/pojoksulsel)



loading...

Feeds