Tuntutan ke Idris Tak Sesuai Fakta Persidangan

Idris Syukur dipeluk

Idris Syukur dipeluk

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Tuntutan empat tahun enam bulan ke Bupati Barru Andi Idris Syukur terkait kasus dugaan gratifikasi izin perusahaan terkesan dipaksakan.

Mengingat, tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Makassar, Senin (1/8/2016), dinilai jauh dari fakta persidangan selama ini.

Penasehat Hukum Idris Syukur, Aliyas Ismail menyatakan, tuntutan ke kliennya tersebut cenderung mengada-ada karena mengabaikan fakta persidangan dan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan.

“Tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut sama sekali tidak sesuai dengan fakta persidangan,” ungkap Ismail yang ditemui pascasidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Makassar dalam rilisnya kepada pojoksulsel.com.

Ismail menduga JPU hanya melakukan copy paste dari berita acara pemeriksaan (BAP) saat masih diposes di tim penyidik. “Itu seolah-olah hanya rekontruksi BAP dari keterangan yang di-BAP, bukan fakta yang terungkap di dalam persidangan,” tambahnya.

Selain itu, Ismail menegaskan dalam fakta persidangan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan Idris Syukur menyalahgunakan kewenangannya, baik saksi yang memberikan keterangan maupun barang bukti selama persidangan tiga bulan terakhir.

“Sepanjang persidangan keterangan saksi dan bukti tertulis, tidak ada saksi ataupun alat bukti yang membuktikan delik penyalalahgunaan wewenang,” ungkap Ismail.

Ismail juga menegaskan terkait mobil yang disangkakan merupakan hasil jual beli. Hal tersebut dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Selain itu dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertera nama Ahmad Manda, Karyawan Bosowa selaku pemilik kendaraan.

“Secara jelas kepemilikan mobil dari keterangan saksi dan puhak kepolisian menyatakan bahwa mobil yersebut milik Ahmad Manda, BPKB, STNK semua atas nama Ahmad Manda dan itu hanya jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi, itu bukan mobil perusahaan,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, di sidang pembacaan tuntutan, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 4 tahun 6 bulan. Selain itu, Idris juga diharuskan membayar denda sebanyak Rp260 juta subsider 6 bulan.

Menutur JPU, Amiruddin, Bupati dua periode itu disebut terbukti melanggar Pasal 12e TPPU dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi.
“Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12e dan Pasal 3,” kata jaksa penuntun umum (JPU), Amiruddin.

Terkait tuntutan itu, Idris meminta waktu untuk melakukan pembelaan di sidang lanjutan, pekan depan. Setelah itu, majelis hakim akan membacakan putusan yang diagendakan pertengahan bulan ini

Berdasarkan pantauan, di sidang pembacaan tuntutan, ratusan kerabat Idris nampak memenuhi ruang persidangan. Mereka memberikan semangat dan motivasi ke pemimpin yang dinilai dikriminalisasi itu.

Sekadar catatan, selama sidang ini bergulir di pengadilan tiga bulan terakhir, tidak satupun saksi yang dihadirkan JPU bisa membuktikan kalau Idris meminta mobil seperti yang didakwakan.

Bahkan saksi dari Bosowa, seperti Muslim Salam, mengakui kalau ia tidak pernah mendengar langsung Idris meminta mobil untuk mempermudah izin perusahaannya. Bukan hanya itu, saksi juga membenarkan jika ada bukti kuitansi pembelian Mobil.

(hasanuddin/pojoksulsel)



loading...

Feeds