Kasus Korupsi Pengadaan Lahan TPU Sudiang Mandek

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sudiang yang menghabiskan anggaran sebesar Rp10 miliar mandek.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar Deddy Suwandy Surahcman menegaskan, pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkot Makassar untuk menemukan indikasi kerugian negara.

Sejauh ini penyidik sudah memeriksa sejumlah pejabat lingkup Pemkot Makassar, seperti Asisten I Pemerintahan Muh Sabri, Kabag Pertanahan, Kepala UPDT Pemakaman Dinas Kebersihan, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA).

“Publik ingin mengetahui sejauh mana kasus itu. Kan, kejaksaan mengusut pengadaan lahan TPU Sudiang yang disinyalir mengakibatkan kerugian negara. Sejumlah berkas dalam proyek itu sudah ditelaah untuk mendukung proses penyelidikan,”kata Hamka, aktivis antikorupsi di Makassar.

Kepala Bagian Pertanahan Pemkot Makassar I Nyoman Aria Purnabhawa mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan proses hukum soal kasus lahan TPU Sudiang yang diusut Kejaksaan Negeri Makassar. Dia juga mengakui sudah diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus Kejari.

I Nyoman menjelaskan bahwa saat ini harga obyek tanah sesuai NJOP sebesar Rp916.000 per meter. Di mana harga yang yang dibeli sebesar Rp800 ribu per meter. Dengan demikian Pemkot Makassar tidak menaikkan harga di atas NJOP.

“Jadi kalau disebut mark up berarti harusnya di atas NJOP. Nah, kita bayar di bawah NJOP. Tapi kami serahkan saja prosses hukum yang dilakukan kejaksaan,”jelasnya.

Dijelaskan bahwa untuk anggaran Rp10 miliar pembebasan lahannya 1,25 hektare. Sebelumnya 2,6 hektare juga sudah dibebaskan oleh Pemkot Makassar. Sementara sisa lahan yang belum dibebaskan 1,8 hektare. “Dan kami akan usulkan APBD 2016 untuk pembebasan sisa lahan itu,”tandasnya.

(muh asrul/pojoksulsel)



loading...

Feeds