Masyarakat Seko Luwu Utara Demo Tolak PT Seko Fajar

Warga Seko, Lutra demo menolak keberadaan PT Seko Fajar yang dituding menguasai lahan di Seko, Selasa (23/2/2016).

Warga Seko, Lutra demo menolak keberadaan PT Seko Fajar yang dituding menguasai lahan di Seko, Selasa (23/2/2016).

POJOKSULSEL.com, LUWU UTARA – Ratusan warga Seko, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar demonstrasi menolak keberadaan perusahaan perkebunan PT Seko Fajar yang menguasai wilayah Seko Padang. Aksi ini berlangsung di sekitar Kantor Kecamatan Seko, Desa Padang Balua, Selasa (23/2/2016).

Tergabung dalam unjuk rasa tersebut  sejumlah tokoh adat, PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Seko dan Forum Komunikasi Pemerhati Seko (Fokus).

Berdasarkan data, PT Seko Fajar, pada tahun 1985 PT Seko Fajar Plantation melakukan pengkaplingan di wilayah Seko. Perusahaan mulai melakukan studi kelayakan untuk pengembangan perkebunan teh di wilayah Seko pada 1989. Tahun 1996, PT Seko Fajar Plantation mendapat Sertifikat HGU No. 1/1996 tertanggal 10 Agustus 1996 dan Sertifikat HGU No. 2 tertanggal 16 Agustus 1996, dengan luas keseluruhan areal 23.718 hektar.

Dalam perkembangannya, PT Seko Fajar Plantation tidak melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana termaksud dalam sertifikat HGU.

BACA JUGA:

Oops! Pak Kadus dan Sekdes Ditangkap Judi Sabung Ayam di Bone

POJOK VIDEO: Inilah Uang Palsu yang Beredar di Bone. Lihat Bedanya!

Tahun 2012, Kepala BPN RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 5/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT Seko Fajar Plantation dan Surat Keputusan Nomor 6/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT Seko Fajar Plantation.

Tanggal 28 Pebruari 2012, PT Seko Fajar Plantation mengajukan gugatan atas Surat Keputusan tersebut, dan putusan terhadap gugatan tersebut memenangkan pihak perusahaan (PT. Seko Fajar Plantation). Karena itu, sampai saat ini, tanah-tanah masyarakat secara administrasi masih dikuasai oleh PT Seko Fajar Plantation, meski fakta di lapangan menunjukkan bahwa PT Seko Fajar Plantation tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Ketua PD AMAN Seko Ilham mengatakan, HGU PT Seko Fajar masuk dalam wilayah kelola masyarakat, baik pemukiman, sawah, kolam dan tempat penggembalaan ternak masyarakat.

“Masyarakat menolak segala bentuk aktivitas yang akan dilakukan PT Seko Fajar karena lokasinya berada di wilayah adat yang masih produktif,” terang Ilham.

Ilham menambahkan, keberadaan PT Seko Fajar hanya meresahkan dan tidak menghargai keberadaan masyarakat adat Seko. Masyarakat menuntut agar izin HGU PT Seko Fajar segera di cabut dan angkat kaki dari wilayah adat Seko.

(bayu/pojoksulsel)



loading...

Feeds