Masyarakat Adat Luwu Timur Tuding Serobot Tanah Adat, Ini Jawaban PT Vale

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Masyarakat adat Luwu Timur (Lutim) menggelar unjuk rasa di jalur tambang milik PT Vale Indonesia. Mereka menuding PT Vale menyerobot dan menganggu tanah adat yang dikelola warga.

Mereka juga menutut pihak perusahaan agar memberdayakan masyarakat lokal serta mengganti rugi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan.

Atas tudingan dan tuntutan masyarakat adat Luwu Timur tersebut, pojoksulsel.com menerima surat elektronik (email) mengenai jawaban pihak PT Vale. Berikut surat PT Vale kepada pojoksulsel.com:

Berikut jawaban dari Presiden Direktur/CEO PT Vale Indonesia Tbk, Nico Kanter:

1. “Sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan yang terikat dengan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, PT Vale tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil hak-hak pihak lain.

2. Amandemen Kontrak Karya (KK) PT Vale yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2014 tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam renegosiasi dengan Pemerintah RI sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Minerba. Amandemen KK PT Vale tersebut justru mengurangi luas wilayah KK PT Vale di Sulawesi Selatan.

Tidak terdapat penambahan lahan baru terhadap luas wilayah KK PT Vale. Dengan demikian, tuduhan bahwa kami telah melanggar hak-hak masyarakat dan melakukan atau akan melakukan penggusuran atas properti pihak lain adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena yang terjadi sesungguhnya PT Vale justru mengurangi luasan KK, bukan menambah atau mengubah lokasi KK.

3. Adapun tanah dan bangunan pihak lain yang berada di dalam Kontrak Karya PT Vale yang telah memiliki dokumen-dokumen yang sah tetap diakui oleh PT Vale sebagai hak milik pihak yang bersangkutan.

4. Alasan kami untuk tetap memasukan wilayah-wilayah tersebut ke dalam cakupan Wilayah Kontrak Karya kami, antara lain karena wilayah tersebut dikelilingi area tambang kami (sekarang maupun rencana ke depan). Selain itu, dibeberapa tempat, terdapat pula beberapa fasilitas dan sarana operasi kami dan kegiatan operasi kami melintas wilayah tersebut.

5. PT Vale juga sudah meminta DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk segera memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat lainnya, untuk mengklarifikasi dan menuntaskan tuntutan dan tuduhan-tuduhan tersebut.”

Nico Kanter
Presiden Direktur/CEO PT Vale

(pas/pojoksulsel)



loading...

Feeds