6 Saran BI untuk Perbaiki Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

Bank Indonesia

Bank Indonesia

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Menurunnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) di 2015 dengan angka 7,15 persen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Deputi BI Sulsel Causa Iman Karana.

Ia menyebutkan, BI Sulsel mencatat dari tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,39 persen dari angka 7,54 persen. Olehnya itu, BI menyarankan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan Pemprov Sulsel agara kondisi perekonomian menjadi lebih baik.

Berikut beberapa hal kata Causa yang menurut BI perlu segera mendapat perhatian khusus oleh pemerintah :

1. Peningkatan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur.

2. Penerapan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Penerapan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomo 30 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum secara lebih konsisten, untuk mengatasi kendaka penyediaan lahan infrastruktur.

3. Dengan adanya adanya dana desa, maka seluruh desa/daerah akan melaksanakan pembangunan pada waktu yang bersamaan, sehingga ketersediaan meterialdan sumber daya manusia (SDM) tukang, berpotensi menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, perusahaan rekanan proyek-proyek pemerintah perlu mengantisipasi dengan baik agar material dan SDM tetap tersedia secara berkelanjutan.

4. Potensi laut yang dimiliki Sulsel sangat besar, namun hingga saat ini blum terdapat industri pengolahan hasil perikanan yang memadai, sehingga pembangunan industri pengolahan tersebut perlu segera diupayakan.

5. Perlunya dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang pedagang besar guna memastikan tidak adanya penimbunan barang secara berlebihan, yang mengarah pada praktek pembentukan harga barang (khususnya beras) secara tidak wajar dengan tujuan untuk mengatur harga pasar.

6. Perlumya dibuatkan ketentuan guna mengatur arus keluar barang dari wilayah Sulsel, dengan mewajibkan pedagang besar (antar provinsi) agar mengalokasikan minimal sekian persen dari barang/komoditas tertentu yang mereka kuasai (khususnya beras) untuk dijual di pasar lokal guna mencukupikebutuhan masyarakat Sulsel.

(andini ristyaningrum/pojoksulsel)



loading...

Feeds