Jelang Munaslub, Politisi Senior Partai Golkar Usul Konvensi

PELAKSANAAN musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) ‎Partai Golkar diharapkan berlangsung rekonsiliatif, demokratis dan berkeadilan. Jika tiga hal tersebut gagal terpenuhi, tentu konflik di tubuh partai beringin itu tak kunjung usai.

‎”Kalau tiga kata kunci atau trisula (demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan) ini tidak ditempuh, nantinya akan menjadi dalih dari pihak yang kalah. Tidak puas dan akan melakukan gerakan-gerakan lagi,” ujar politikus senior Gokar Hajriyanto Y Tohari pada sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, seperti dilansir Jawa Pos (grup pojoksulsel).

‎‎Mantan Ketua DPP Golkar hasil Munas Bali itu mengapresiasi wacana untuk mengurangi ketegangan pemilihan ketua umum di munaslub nanti. Yakni, soal konvensi menentukan calon presiden yang akan dimasukkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai Golkar. “Jadinya, tidak akan mati-matian untuk menjadi ketum. Itu gagasan bagus, biar semua kader terbaik bisa kami jaring,” ucapnya.

Gagasan lain yang didukungnya yaitu diubahnya sistem pemilihan dan struktur kepengurusan. Biasanya, kata dia, dalam sistem pemilihan langsung, pemenanga akan menguasai semuanya. Sementara yang kalah pastinya akan ada kekecewaan. “Berkaca pada pengalaman, mereka membuat partai baru atau munas baru yang dianggap lebih rekonsiliatif,” tambah dia.

Nah,untuk menentukan sistem pemilihan dan kepengurusan nantinya, Hajri menyarankan dibuatnya presidium. “Kenapa tidak dibuat presidium untuk mengurangi tension (tensi) ini. Presidium bisa ini bisa berjumlah tujuh atau lima orang,” sarannya.

Setidaknya, beban moral akan dibagi ketika ada presidium. Misalnya, kalah dalam pilpres berturut-turut, yang disalahkan bukan hanya ketumnya, namun presidium. Dia berharap yang terpilih menjadi ketua umum adalah kader terbaik.

Namun, belum tentu ketika dia mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres laku untuk dipilih rakyat. “S‎etelah jadi ketua umum dia nyapres, nyatanya belum tentu laku. Maka dua pilihan itu sangat mungkin. Perlu didiskusikan SC (Starring comitte),” tandas mantan wakil ketua MPR itu.

(dna/JPG/pojoksulsel)



loading...

Feeds