Revisi UU KPK, Hasto Kristianto Ngomong Begini

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto hadir di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Sulsel di Hotel Grand Clarion Makassar, Jumat (19/2/2016). | POJOKSULSEL - IHWAN FAJAR

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto hadir di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Sulsel di Hotel Grand Clarion Makassar, Jumat (19/2/2016). | POJOKSULSEL - IHWAN FAJAR

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Bola panas revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus  menggelinding. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai insiator masih tetap teguh untuk melakukan revisi UU KPK.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristianto mengatakan, isu revisi UU KPK bukan substansi pada pelemahan atau penguatan KPK.

“Tapi isunya adalah bagaimana pemberantasan korupsi ini harus dikondisikan agar korupsi bisa diberantas dengan sinergi antar lembaga penegak hukum agar negara ini bisa lebih efektif memberantas korupsi yg sudah bagian dari budaya,” paparnya kepada pojoksulsel.com saat ditemui usai membuka acara Rakerda PDIP Sulsel di Hotel Clarion Makassar, Jumat (19/2/2016).

Dengan sinergi antar lembaga penegak hukum, kata dia, nantinya KPK tidak hanya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saja.
“Tetapi bagaimana harus dibuat sistem untuk memerangi Korupsi dengan adanya kerjasama lembaga penegak hukum,” tutur Hasto.

Hasto menambahkan, revisi UU KPK juga bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Apalagi KPK merupakan sebuah institusi yang besar sehingga perlu pengawasan yang besar pula,” sebutnya.

Sementara itu, tentang mekanisme Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3)  juga dianggap sangat penting. “Contohnya kasus Pak Abraham (Samad) dan Bambang Widjayanto yang memerlukan deponering dalam kasusnya. Itukan sama saja dengan SP3. Untuk itu, perlu adanya SP3 agar tercipta hukum yg berkeadilan,” pungkasnya.

(ihwan fajar/pojoksulsel)



loading...

Feeds