Wah… Pengamat Ini Bilang Revisi UU KPK untuk Lindungi Kader PDIP

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

PRO dan kontra terus mewarnai revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kalangan menilai revisi UU KPK yang diusulkan PDIP itu justru melemahkan lembaga antirasuah.

Pengamat Politik IndoStrategi Syarwi Pangi Chaniago menilai, revisi UU Nomor 30 Tahun 2003 memang sengaja diperlemah oleh PDIP sebagai parpol pengusul. Tujuannya, agar kadernya yang bermain proyek aman dari lembaga pemberantasan korupsi.

“Selama ini, sering kali kader partai penguasa terjerat kasus korupsi,” ujarnya saat dihubungi seperti dilansir Jawa Pos (grup pojoksulsel).

Kalau KPK kuat seperti sekarang, dia menambahkan, bukan mustahil PDIP sebagai partai penguasa bisa bernasib sama dengan partai Demokrat. Indikasi tersebut terlihat ketika dua legislator Fraksi PDIP diciduk KPK. Mereka adalah Adriansyah dan Damayanti Wisnu Putranti.

Di sisi lain, Pangi menyampaikan, revisi UU KPK juga mampu memberikan keuntungan bagi parpol yang menolak. Di antaranya Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN.

“Ketiga partai tersebut bisa mendapatkan insentif trust (kepercayaan) publik. Sebab, dinilai sebagai partai yang konsisten mendukung penguatan KPK,” terangnya.

Pangi menambahkan bukan tidak mungkin alasan Demokrat menarik dukungan revisi UU KPK dijadikan ajang balas dendam. Sebab, kader Demokrat banyak yang terjerat KPK sewaktu berkuasa. Kendati demikian, dia menuturkan bahwa yang dapat mengakhiri pro dan kontra revisi UU KPK hanyalah Presiden Joko Widodo.

“Nantinya, kuncinya ada sama presiden jika DPR masih terus menyandera revisi tersebut,” tandasnya.

(rka/JPG/pojoksulsel)



loading...

Feeds