SK PPP Muktamar Bandung Diperpanjang, Amir Uskara Bilang Begini

Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara.

Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara.

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Konflik dualisme kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Djan Faridz dengan Romahurmuziy dipastikan akan semakin meruncing, setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperpanjang Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP Muktamar Bandung.

Jika dikubu Djan Faridz tidak menerima keputusan Kemenkumham tersebut, hal terbalik terjadi di kubu Romahurmuziy yang mengaku sudah sejak awal sudah mengetahui keputusan tersebut.

Ketua PPP Sulsel kubu Romahurmuziy, Amir Uskara mengaku keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang memperpanjang SK PPP Muktamar Bandung sudah diprediksi sejak awal.

“Kita sudah tahu akan seperti ini, karena intinya dua kepengurusan yakni Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya sudah tidak memenuhi syarat. Untuk itu, Menkumham ambil keputusan dengan memperpanjang SK Muktamar Bandung,” ujarnya kepada pojoksulsel.com saat ditemui di Warkop Raden Boulevard Makassar, Kamis (18/2/2016).

Ia menambahkan dengan kembali ke Muktamar Bandung dianggap bisa menyatukan dua kubu yang berkonflik.

“Dengan SK Muktamar Bandung diperpanjang, maka kader bisa bersatu kembali. Kecuali kalau ada kader yang melawan berarti kader itu sudah punya niat untuk menghancurkan partai ini,” tegasnya.

Anggota DPR RI ini menambahkan, dengan diperpanjangnya SK Muktamar Bandung, dirinya mengajak kepada kubu Djan Faridz untuk segera bergabung dan mengakhiri konflik yang selama ini terjadi.

(ihwan fajar/pojoksulsel)



loading...

Feeds