SIMAK! Wawali Parepare Buka-bukaan Soal Pasar Lakessi

Wakil Walikota Parepare Faisal Andi Sapada

Wakil Walikota Parepare Faisal Andi Sapada

POJOKSULSEL.com, PAREPARE – Sejumlah kasus yang membelit Pasar Tradisioanal Lakessi, Kota Parepare, Sulsel, satu persatu mulai muncul ke permukaan.

Selain terindikasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang pada proses relokasi peda‎gang tahun 2013 lalu yang kini tengah digarap Kejati Sulsel, rupanya pasar tersebut memiliki masalah soal kontribusi pengelolaan ke Pemkot Parepare.

Ihwal persoalan tersebut kini masih tanda tanya, ‎pasalnya tidak satupun pihak yang mampu membeberkan siapa pihak yang wajib bertanggungjawab.

Wakil Wali Kota Parepare Faisal Andi Sapada akhirnya buka-bukaan soal hal tersebut. Dia menjelaskan, pemkot selama ini harus menganggarkan dari APBD setiap tahun sedikitnya Rp2,5 miliar untuk membayar utang dari pembangunan pasar ke Bank Dunia.

“Itu selama 20 tahun. Karena memang separuh dana untuk pembangunan Pasar Lakessi ‎dipinjam dari Bank dunia, besarannya kira-kira Rp41 miliar,” aku Faisal Sapada, Kamis (18/2/2016).

Faisal Sapada yang namanya disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab soal dana pungutan Rp1 juta dari ribuan pedagang pada saat proses relokasi pedagang itu, mengatakan, ‎saat ini penerimaan untuk daerah baru dilakukan tahun 2015 lalu dengan nilai Rp100 juta. Target PAD untuk pasar itu ditahun ini juga cuma Rp100 juta.

“Jadi, kontribusi pasar itu hanya Rp100 juta per Tahun. Kan jauh dari angka yang harus dibayarkan ke Bank Dunia,” dalih dia.

Mengenai solusi persoalan pasar yang setiap tahun menggerus APBD tersebut, Faisal Andi Sapada, justru berpendapat bahwa DPRD Parepare serta Pemkot Parepare harus lebih tegas. Dia bahkan menganggap fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan sangat lemah.

‎”Jelas, kalau seperti inikan kita bisa lihat DPRD dan Pemkot lemah. Saya tidak pernah dilibatkan mengenai persoalan itu,” kata mantan Kadis PU Parepare itu.

Mestinya, tambah Faisal, penagihan harga lods pasar sudah dilakukan agar keuangan daerah tidak terus terbebani oleh utang di bank dunia.

Ditempat lain, Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Amir Sabbi tidak menampik jika sejak pedagang direlokasi pemerintah belum pernah melalukan pungutan.

“Kita baru memasukkan PAD dari Lakessi tahun 2015 lalu. Sekitar Rp100 juta,”katanya.

Minimnya PAD Lakessi kata dia, lantaran harga lods yang dicicil pedagang juga belum diterima. Pemerintah masih melakukan langkah persuasif terhadap pedagang.

“Tahun ini PAD Lakessi masih sama dengan tahun kemarin (2015) Rp100 juta. Kita berupaya agar ke depan PAD bisa lebih meningkat,”tutup Amir Sabbi.

(haerul amran/pojoksulsel)



loading...

Feeds