Pansus Gelar Rakor dengan Irjen Kemendagri

TIM Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar akhirnya memutuskan untuk berkoordinasi dan konsultasi ke Irjen Kemendari terkait Ranperda Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Jumat (22/01/2016). | ADV

TIM Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar akhirnya memutuskan untuk berkoordinasi dan konsultasi ke Irjen Kemendari terkait Ranperda Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Jumat (22/01/2016). | ADV

TIM Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar akhirnya memutuskan untuk berkoordinasi dan konsultasi ke Irjen Kemendari terkait Ranperda Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Jumat (22/01/2016). Sebelumnya, mereka melakukan kunjungan kerja dengan agenda yang sama ke DIY dan Jawa Barat, namun tidak mendapatkan hasil memuaskan.

Ketua Pansus DPRD Sulbar Hastuti Indriani, menuturkan, kunker ke Irjen itu dilakukan dengan pertimbangan prinsip kehati-hatian. Khususnya dalam menerapkan Ranperda, agar hasilnya maksimal.

Pansus yang berjumlah tujuh orang itu diterima langsung oleh Inspektur IV Irjen Kemendagri Drs. Nugroho, dan seorang auditor ahli madyanya. Hasilnya, Nugroho mengungkapkan beberapa poin.

1. Sebagai Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Akan segera menerbitkan 29 PP

2. Dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, maka ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional sudah gugur. Karena perintah tersebut tidak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan dalam kaitan dengan perencanaan Pembangunan daerah dinyatakan dalam pasal 264 bahwa :
a. RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan PERDA
b. RKPD ditetapkan dengan Pergub atau Peraturan Kepala Daerah

3. Yang dibentuk daerah lain yaitu Provinsi Sumatera Selatan adalah Pergub tentang tata cara koordinasi peraturan Pembangunan antar kabupaten/Kota

4. Mengenai Ranperda Sulbar tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, apabila ada alasan-alasan untuk tidak melaksanakan pembentukan Perda sebagaimana temuan Itjen Kemendagri, akan dikembalikan ke Pansus DPRD Sulbar. Bisa diteruskan atau tidak.

5. Terhadap pertanyaan Pansus, apakah apabila temuan Irjen tidak dilaknakan nantinya akan menjadi temuan? Nugroho menyarankan agar Gubernur Sulbar menyurat ke Irjen Kemendagri yang menyatakan bahwa Pemprov Sulbar tidak bisa menindaklanjuti temuan Irjen tersebut, disertai alasan-alasannya dan akan dijawab oleh Irjen Kemendagri.

Dari konsultasi dan koordinasi itu, disimpulkan bahwa Ranperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah diserahkan kembali kepada Pansus DPRD untuk dijadikan bahan pembahasan selanjutnya.

(herman mochtar/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Bakal Caleg PSI Diuji Tim Independen

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuktikan diri sebagai partai bermananajemen moderen. Untuk rekruitmen bakal calon anggota legislatif saja, …