Puluhan Honorer K2 Gugat Walikota Parepare

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSUSEL.com, PAREPARE – Sekitar 45 orang ‎tenaga Honorer Kategori Dua (K2) Kota Parepare berencana akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN) terhadap Pemkot Parepare, menyusul digugurkannya kelulusan pasca hasil verifikasi tim independen bentukan Wali Kota HM Taufan Pawe.

Ketua Forum K2 46 Azis kemarin mengungkapkan, status kelulusan mereka digugurkan, setelah sebelumnya dinyatakan lulus tes CPNS pada tahun 2013 lalu.

Namun, sampai sejauh ini belum juga memegang Surat Keputusan (SK) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Sementara 200 orang lainnya yang bersamaan lulus dengan kamu, telah memegang SK sejak dua tahun lalu. Kami tentu protes karena pada saat itu kami bersamaan ikut tes dan dinyatakan lolos. Kami akan gugat ke PTUN,” tegasnya.

Azis menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan wali kota yang selama ini berkesan tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib mereka.

Dalam rentang dua tahun, kata Azis, dia dan rekan-rekannya, terus melakukan upaya untuk memperjuangkan nasibnya. Bahkan, kata dia, mereka telah berkali-kali melakukan aksi demo menuntut hak mereka.

“Kami hanya minta keadilan dari seorang pemimpin. Ini bentuk penzaliman terhadap kami,” katanya.

Dia menjelaskan, ‎keikutsertaan mereka mengikuti ujian CPNS beberapa waktu lalu karena mereka yakin bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi, hingga akhirnya mereka lulus tes dan uji publik.

“Kami dinyatakan lulus tes CPNS dan sudah lolos uji publik juga. Kami koordinasi dengan pihak BKN, kata mereka (KBN), pemkot tidak menyertakan surat pertanggujawaban mutlak, seperti yang diajukan saat penyerahan berkas dua ratus CPNS K2, yang lulus bersama kami,” jelasnya.

Kepala Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Laeteng yang berupaya dikonfirmasi terkait itu, enggan berkomentar. Telepon selularnya yang beberapa kali dihubungi, tidak dijawab.

(haerul amran/pojoksulsel)



loading...

Feeds