Horeee!!! 245 SD di Bulukumba Akan Bersertifikat

Kadisdikpora Bulukumba Andi Akbar Amier

Kadisdikpora Bulukumba Andi Akbar Amier

POJOKSULSEL.com, BULUKUMBA – Sebanyak 245 gedung Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bulukumba sejak lama tanahnya belum bersertifikat. Sebagian di antaranya masih milik warga.

Akibatnya, ketika harga tanah mulai melambung, status tanah tersebut pun mulai ‘digugat’ pemiliknya. Tak heran, beberapa kasus sekolah disegel di kabupaten para pembuat kapal Pinisi ini menjadi hal yang umum ditemui sejak kurun waktu dua tahun belakangan ini, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan anak-anak didik dan juga para guru.

Tanah-tanah warga yang terdapat di kecamatan dan pelosok pedesaan yang di atasnya berdiri gedung sekolah dasar yang tadinya belum mempermasalahkan harganya, kini mulai mencuatkan masalah, di antaranya desakan agar Pemkab Bulukumba melakukan pembebasan lahan.

Jussalin, warga desa Tugondeng Kecamatan Herlang adalah salah satu contoh kasus, terkait pemakaian tanahnya untuk gedung SDN 257 Baddoa yang sempat menyegel sekolah tersebut selama kurang lebih dua minggu akibat menuntut ganti rugi sebesar Rp120 juta.

Dimana pihak pemerintah menilai harga tanah milik Jussalin tersebut sesuai NJOP hanya sebesar Rp75 juta.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba Andi Akbar Amier mengakui jumlah gedung sekolah khususnya SD di Bulukumba yang tanahnya belum bersertifikat sebanyak 245 sekolah.

Karenanya tahun 2016 ini, Pemkab Bulukumba telah menganggarkan dana untuk mensertifikatkan tanah untuk gedung gedung SD yang tanahnya tak bermasalah, ditambah lahan yang telah ada kesepakatan dengan pihak yang mengklaim pemilik lahan.

“Tujuan kita memberikan sertifikat sebanyak 245 sekolah se Kabupaten Bulukumba ini agar nantinya tidak tergabung lagi (sudah milik penuh pemerintah ), kecuali  di Kecamatan Kajang masih ada beberapa pihak yang mengklaim hak milik atas tanah yang ditempati oleh sekolah, namun kita tetap melakukan pendekatan agar tanah tersebut dapat dibebaskan,” ujar Akbar Amier.

Banyaknya gedung SD yang bermasalah, menurut mantan Camat Ujung Bulu ini, dikarenakan pada saat tanah diserahkan oleh pihak orangtuanya, di belakang hari ahli warisnya tiba-tiba menggugat karena melihat harga tanah yang cukup tinggi nilainya.

“Namun pihak yang mengikhlaskan tanahnya lebih banyak, mungkin takut dosa di akhirat. Biasanya yang mengklaim ini minta agar dijadikan PNS karena tanah tersebut milik orangtuanya,” ungkapnya sambil berkelakar.

(andi awal/pojok sulsel)



loading...

Feeds

Bakal Caleg PSI Diuji Tim Independen

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuktikan diri sebagai partai bermananajemen moderen. Untuk rekruitmen bakal calon anggota legislatif saja, …