Diduga Langgar Aturan, Izin TV Kabel di Wajo Terancam Dicabut

Pojoksulsel.com

Pojoksulsel.com

POJOKSULSEL.com, WAJO – Pengusaha televisi (TV) kabel di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga banyak melanggar atura penyiaran. Seperti penyiaran berita yang diliput sendiri atau megambil berita yang disiarkan dari pihak lain. Akibatnya, pemerintah pun akan bertidak tegas dengan mencabut izinnya.

Kabag Humas Pemkab Wajo Hasri AS mengatakan, para pengusaha TV kabel seharusnya bisa lebih selektif dalam menyajikan siaran utamanya siaran dari pemilik TV Chanel. “Selama ini kan banyak yang melanggar aturan KPID,” kata Hasri.

Hasri mengatakan pihaknya sudah melakukan pembinaan kepada para pengusaha TV kabel untuk mentaati aturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) termasuk agar tidak sembarang dalam menyiarkan berita yang diliput sendiri ataupun dengan mencantol berita orang lain kemudian ditayangkan.

BACA JUGA:

Sibuk Pemotretan Prewedding di Bali, Syamsul Terancam Dicoret dari PSM

Batara, Penikam TNI di Makassar Diduga Meninggal karena Kehabisan Darah

”Jika ini tidak diindahkan maka kami akan usulkan pencabutan izin penyiarannya,” kata Hasri AS. Lebih lanjut, Hasri menegaskan bahwa, dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2011 tentang Penyiaran Lelevisi melalui kabel bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan informasi yang bersifat edukasi memelihara adat istiadat dan mencegah terjadinya konflik antar lembaga penyiaran TV kabel.

“Untuk mengantisipasi adanya siaran yang tidak mendidik maka FMPPS (Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat) akan melakukan seleksi siaran yang akan disajikan oleh pengelola TV kabel khususnya siara dari TV chanel yang banyak tidak mendidik,” tegasnya

Hasri AS, yang juga merupakan wakil ketua FMPPS Kabupaten Wajo, mengatakan, liputan langsung sejumlah pengusaha TV kabel di Kabupaten Wajo bukan merupakan produk jurnalistik.

BACA JUGA:

Oops! 200 Siswa Belajar di Lantai, Ini Kata Pihak SMA 4 Watampone Bone

Menurut Hasri selain tidak terdaftar di Dewan Pers ada beberapa pengusaha yang dalam menyiarkan  kegiatan yang diliput tidak mematuhi aturan KPID dalam menyajikan penyiaran. seperti banyak siaran yang disajikan oleh pengelola TV kabel dinilai tidak mendidik.

“Selama ini banyak siaran yang ditayangkan di TV chanel dan TV Kabel itu tidak sesuai dan tidak mendidik selain itu liputannya itu juga bukan produk jurnalistik,” kata Hasri.

(andi pajung/pojoksulsel)



loading...

Feeds