Perda Miras di Wajo Tumpul, Aktivis Prihatin

Kejaksaan negeri Wajo saat pemusnahan barang bukti 2014 lalu.

Kejaksaan negeri Wajo saat pemusnahan barang bukti 2014 lalu.

POJOKSULSEL.com, WAJO – Keberadaan sejumlah rumah bernyanyi di Kabupaten Wajo yang menyediakan ladies dan miras ternyata memang sudah melanggar perda, bukan hanya satu, namun ternyata ada 6 perda yang dilanggar oleh rumah bernyanyi.

Dari hasil penelusuran pojosulsel.com, dibagian perundang-undangan sekretariat DPRD Wajo dan kantor daerah ternyata keberadaan rumah bernyanyi yang menyediakan ladies dan miras tersebut ternyata melanggar sedikitnya enam perda yang sebelumnya telah dibuat oleh DPRD.

Perda yang dilanggar itu diantaranya dinggap mengganggu ketentaraman dan ketertiban masyarakat karena batas waktu yang ditentukan hanya sampai pukul 23.00 malam namun ternyat disejumlah karaoke yang menyediakan ladies dan miras ini kerap buka hingga jam 2 hingga 3 dini hari.

Tempat hiburan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, nyatanya sejumlah rumah bernyanyi justru lokasi berdekatan dengan dengan masjid ataupun sekolah.

Sesuai perda pertunjukan harus mencerminkan nuansa agama dan budaya serta tidak melanggar terhadap kesusilaan, seni lagu, gerakan, penampilan dan pakaian, sesuai dengan norma, adat istiadat, budaya dan agama serta aturan hukum yang berlaku.

Hal tersebut berlaku bagi pemain dan penyanyi serta petugas tempat hiburan dan sarana hiburan, namun disejumlah rumah bernyanyi yang menyediakan ladies dan miras ini kerap keluar dari aturan tersebut, yang ada kerap ladies yang disedikan pengusaha karaoke berpakaian seksi

Didalam room yang terjadi yakni goyangan irotis, mabuk-mabukan hingga keperbutan yang tak senonoh dan dinilai sangat bertentangn dengan kesusilaan.

Selain itu salah satu perda yang juga dilanggar adalah perda mengenai bangunan, diduga dalam pemanfaatan bangunan untuk rumah bernyanyi tersebut telah melanggar perda, karena pemanfaatan bangunan tidak sesuai dengan izin dimana dalam perda disebutkan.

Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RT/RW kabupaten, RDTRKP, dan/atau RTBL nayatanya disinyalir sejumlah rumah karaoke yang saat ini beroparsi telah melanggar peraturan tersebut.

Menanggpi hal tersebut, Yusri M.Tenrigiling salah seorang aktivis pemuda dikabupaten Wajo mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Untuk itu ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan upaya penertiban terhadap rumah bernyanyi yang telah melanggar perda tersebut.

Menurutnya jika perda telah jelas-jelas dilanggar dan pemerintah hanya diam dan tak memberikan sanksi maka menurutnya, kedepannya dewan tak perlu lagi harus membuat perda yang menghabiskan aggaran banyak namun tidak diimplementasikan.

“Setiap Perda yang dibuat itu menghabiskan banyak anggaran, kalau dewan membuat perda namun tidak diimplementasikan ke masayarakat mungkin baiknya dewan tidak usah membuat perda lagi karena hanya akan menghabiskan anggaran,” katanya.

(andi pajung/pojoksulsel)



loading...

Feeds